Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR untuk memaparkan perubahan APBN di Kementerian BUMN 2016 dan rancangan kerja anggaran (RKA) K/L Kementerian BUMN 2017, menjelaskan menjelaskan, pemangkasan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2016.
Baca: Jokowi Tunjuk Menkeu Gantikan Rini Soemarno Bahas Anggaran BUMN
Bambang mengatakan pemangkasan kali ini difokuskan pada penghematan anggaran sisa lelang, penghematan anggaran dinas, penghematan anggatan rapat di luar kantor, anggaran kegiatan lelang yang belum kontrak, penghematan sisa anggaran yang telah tercapai outlook-nya, serta pembangunan gedung. Sementara, hingga 31 Mei, penyerapan anggaran Kementerian BUMN telah mencapai Rp50,67 miliar atau 14,69 persen dari pagu.
"Kendala karena pemotongan ini memang berimbas pada beberapa penyusunan kajian BUMN dan monitoring evaluasi kegiatan prioritas, lalu penundaan renovasi gedung yang mendesak terutama untuk aspek keselamatan," jelas Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016).
Jika dirunut berdasarkan program, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian BUMN dipangkas sebesar Rp30,8 miliar dari pagu awal Rp165,8 miliar menjadi Rp134,9 miliar. Pemotongan Rp30,8 miliar tersebut terdiri dari layanan perkantoran Rp5,6 miliar, belanja non pegawai dan layanan perkantoran Rp25,2 miliar. Serta program pembinaan BUMN terpangkas Rp64,1 miliar dari pagu awal Rp179,1 miliar menjadi Rp144,9 miliar.
Bambang juga menyampaikan pagu indikatif Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp243 miliar atau 70,7 persen dari pagu awal 2016 dan 97,6 persen dibandingkan pagu anggaran 2016 setelah pemotongan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
