Ilustrasi (MI/BENNY BASTIANDY)
Ilustrasi (MI/BENNY BASTIANDY)

Kemendag Siap Terbitkan Izin Impor Bawang Putih

Ekonomi Bawang Putih Impor Bawang Putih
14 Juni 2019 11:04
Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menerbitkan izin impor bawang putih untuk lima perusahaan setelah mengeluarkan Persetujuan Impor (PI) untuk 15 perusahaan dengan total 256 ribu ton.
 
"Sudah diterbitkan 256 ribu ton, sekarang sudah ada 15 perusahaan. Kami akan keluarkan lagi izin untuk lima perusahaan lain yang sudah mengajukan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.
 
Menurut Oke, selain 20 perusahaan tersebut, Kemendag menerima informasi akan masuknya pengajuan impor baru dari 12 perusahaan lain yang telah mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


RIPH menjadi dasar untuk perusahaan bisa mendapatkan izin impor produk hortikultura. Oke menambahkan, izin impor yang diterbitkan tersebut akan mengamankan pasokan bawang putih hingga akhir 2019. Diharapkan pasokan tersebut bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
 
"Tapi 12 perusahaan ini kan on the pipeline, belum pasti. Pengajuan baru yang sudah masuk ke kita lima perusahaan," tukasnya.
 
Sebelumnya, pemerintah dinilai perlu mencabut penugasan impor bawang putih yang telah diberikan kepada Perum Bulog. Pasalnya, harga komoditas tersebut di pasar kini sudah berangsur turun. Mantan Menteri Pertanian Anton Apriantono mengungkapkan langkah Bulog ikut mendatangkan bawang putih dari luar negeri akan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha.
 
Sebagaimana diketahui, para importir swasta harus menjalankan wajib tanam terlebih dulu untuk mendapatkan rekomendasi dan izin impor. Sementara, Bulog tidak diwajibkan karena pemerintah memberikan penugasan langsung. Itu akan menimbulkan kecemburuan bagi para pengusaha swasta yang selama ini telah berjuang melaksanakan perintah tanam lima persen.
 
"Lagi pula sekarang harga juga sudah turun jadi buat apa memaksa impor. Serahkan saja pada mekanisme pasar. Harga akan mencari keseimbangan sendiri," ujar Anton kepada Media Indonesia.
 
Hal serupa diungkapkan Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor Dwi Andreas. Ia mengatakan jika Bulog tetap melaksanakan impor bawang putih, itu akan menjadi pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Kalau pemerintah mau memberikan kebebasan wajib tanam kepada Bulog, harus ada baru yang menggantikan beleid lama.
 
Pasalnya, di aturan yang lama, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2017, semua importir entah itu swasta atau pemerintah tetap harus memenuhi wajib tanam lima persen. "Kalau tetap dipaksakan nanti pemerintah bisa menerima gugatan dari pengusaha swasta karena merasa diperlakukan tidak adil," pungkasnya.

 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif