Penyerahan salinan PP kepada bupati dan Badan Usaha Pengusul KEK. Foto: Zaki/Humas Ekon.
Penyerahan salinan PP kepada bupati dan Badan Usaha Pengusul KEK. Foto: Zaki/Humas Ekon.

Pemerintah Tetapkan 3 KEK Baru

Ekonomi kawasan ekonomi khusus
Husen Miftahudin • 06 Januari 2020 17:15
Jakarta: Presiden Joko Widodo menetapkan tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru. Ketiganya adalah KEK Singhasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur; KEK Kendal, Jawa Tengah; dan KEK Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
 
Penetapan ketiga KEK anyar itu berdasarkan tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatanganai Kepala Negara. KEK Singhasari ditetapkan oleh PP Nomor 68 Tahun 2019, sementara PP Nomor 85 Tahun 2019 menetapkan KEK Kendal, dan PP Nomor 84 Tahun 2019 menetapkan KEK Likupang.
 
Salinan ketiga PP tersebut secara resmi diserahkan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono kepada para bupati dan Badan Usaha Pengusul ketiga KEK tersebut.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Susiwijono mengatakan pengembangan KEK bertujuan meningkatkan investasi, ekspor, substitusi impor, menciptakan lapangan pekerjaan, hingga membuat model terobosan pengembangan kawasan melalui pengembangan industri dan jasa.
 
"Yang disasar adalah industri berdaya saing global, jasa pariwisata bertaraf internasional, jasa pendidikan dan kesehatan, serta ekonomi digital," ungkap Susiwijono di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020.
 
Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 15 KEK. Terdiri dari sembilan KEK Industri dan enam KEK Pariwisata. Dari 15 KEK tersebut, 11 KEK telah beroperasi atau sudah melayani investor.
 
"Dalam pengembangan KEK yang berdaya saing dan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru di wilayahnya, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), serta masyarakat sekitar KEK tersebut berada. Dukungan itu harus terencana, terintegrasi, dan dilaksanakan secara berkesinambungan," tegas Susiwijono.
 
Pemda, ujar Susiwijono, sebagai penerima manfaat terbesar dalam pengembangan KEK diharapkan memiliki komitmen kuat dalam mendukung pengembangan KEK dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan untuk berinvestasi di KEK.
 
Misalnya, sebut Susiwijono, menerbitkan peraturan daerah (perda) terkait pengurangan pajak dan retribusi daerah atau mengenai penyederhaan perizinan berusaha di KEK, atau tentang penataan wilayah (RDTR) di sekitar KEK agar pembangunannya serasi, terpadu dengan wilayah sekitar, serta mencegah urban sprawl.
 
"Juga dengan meningkatkan intensitas koordinasi penyelesaian permasalahan pembangunan dan pengelolaan KEK yaitu dalam pembentukan Dewan Kawasan, dan membangun infrastruktur wilayah yang terkoneksi dengan pengembangan KEK," pungkas Susiwijono.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif