Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto (tengah). (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto (tengah). (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

BPS: Tingkat Demokrasi Indonesia Membaik

Desi Angriani • 29 Juli 2019 12:20
Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat demokrasi Indonesia meningkat 0,28 poin dari 72,11 menjadi 72,39 dalam skala 0 sampai 100.
 
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan capaian kinerja Indonesia tersebut masih berada dalam kategori sedang. Tingkat capaian itu diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.
 
"IDI Indonesia mengalami perbaikan meski tipis 0,28 poin dan ke depan kita berharap indeksnya terus membaik," ujarnya dalam sebuah jumpa pers di Gedung BPS, Pasar Baru, Jakarta, Senin, 29 Juli 2019.

Ia menjabarkan pada periode 2009-2013, angka IDI berfluktuasi di kisaran 60-an, sementara pada periode 2014-2018 angka IDI berada di rentang 70-an. Artinya angka IDI nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu meski dalam kategori sedang.
 
"Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik indeksnya besar dari 80, sedang dengan indeks 60-80 dan buruk di rentang indeks kecil dari 60," ungkap dia.
 
Indeks demokrasi Indonesia tahun lalu, lanjutnya, dipengaruhi oleh penurunan aspek kebebasan sipil sebesar 0.29 poin, penurunan hak-hak politik sebesar 0,84 poin dan kenaikan aspek lembaga demokrasi sebesar 2,76 poin.
 
Menurutnya, aspek kebebasan sipil pernah berada pada kategori baik pada periode 2009-2011, dan berada di titik terendah pada 2016 sebesar 76,45 poin.
 
Sementara itu, aspek hak-hak politik sejak 2015 menunjukkan tren penurunan walau masih dalam kategori sedang. Untuk aspek lembaga demokrasi berada pada kategori sedang dengan capaian terendah pada 2016 sebesar 62,05 dan tertinggi pada 2014 sebesar 75,81.
 
"Sejak 2009-2011 aspek kebebasan sipil hingga aspek lembaga demokrasi menunjukkan tren yang berbeda," ungkap dia.
 
Di sisi lain, terdapat tiga variabel berkategori buruk pada 2018, yaitu variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan (54,28), peran DPRD (58,92), dan variabel peran birokrasi pemerintah daerah (55,74).
 
Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber daya, yakni review surat kabar lokal, review dokumen Perda, Pergub dan lain-lain, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan