Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/Ramdani.
Asuransi Jiwasyara. Foto : MI/Ramdani.

Nasabah Tak Mau Ambil Pusing Soal Nasib Tersangka Jiwasraya

Ekonomi Jiwasraya
Eko Nordiansyah • 06 Februari 2020 20:34
Jakarta: Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengaku tak mau ambil pusing soal proses hukum yang tengah dijalani oleh para tersangka. Salah seorang nasabah Haresh Nandwani menyebut proses hukum merupakan kewenangan negara, dan mereka tak ingin ikut campur soal itu.
 
"Itu kan ranah pemerintah, kita enggak mau ikut campur," kata dia di Gedung Wisma Mulia II, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020.
 
Para nasabah juga tak mau ikut campur soal hukuman yang tepat untuk para tersangka. Yang pasti mereka ingin uang yang sebelumnya diinvestasikan di perusahaan asuransi BUMN tersebut bisa segera dikembalikan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita mau satu, simpel, dana yang kita titipkan di BUMN, mestinya aman. Dikembalikan saja sesuai amanahnya. Kita punya polis satu tahun, jatuh tempo, bayar, selesai," jelas dia.
 
Haresh menganalogikan jika seorang penumpang pesawat mengalami keracunan karena makanan yang disajikan maka mereka menuntut pengobatan. Hal yang sama mereka mau pada kasus Jiwasraya ini.
 
"Oh kita tuntut dulu ini yang bikin makanan siapa? Saya enggak mau tahu, you hanya mau tahu itu makanan keracunan, obati saya, saya keracunan. Urusan ke dalam saya enggak mau tahu," pungkasnya.
 
Dalam pengusutan kasus Jiwasraya, Kejagung akhirnya menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya.
 
Kelima orang tersebut yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat; dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Mereka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelimanya juga terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif