NEWSTICKER
Ilustrasi. Foto: ANTARA/Agus Bebeng.
Ilustrasi. Foto: ANTARA/Agus Bebeng.

Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Harus Tanya Persetujuan Publik

Ekonomi BPJS Kesehatan
Antara • 19 Februari 2020 21:42
Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pemerintah harus lebih dahulu meminta persetujuan publik jika ingin menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab, BPJS bukan termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 
"BPJS Kesehatan bukan BUMN. Karena bukan lagi BUMN, pemerintah tidak bisa menaikkan iuran BPJS Kesehatan tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan publik," kata dia dalam keterangan resmi yang dikutip dari Antara, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Iqbal menjelaskan, pemilik BPJS ada tiga pihak. Pertama pengusaha yang membayar iuran BPJS, kedua masyarakat penerima upah yaitu buruh dan iuran mandiri, kemudian ada pemerintah melalui penerima bantuan iuran (PBI).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang menaikkan iuran tanpa melakukan uji publik," katanya.
 
Said Iqbal menegaskan bahwa DPR sudah menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III. Pemerintah, menurut Said, seharusnya mendengarkan sikap DPR dan segera membatalkan kenaikan tersebut.
 
Menurut dia jaminan kesehatan adalah hak rakyat. Bahkan dalam UU BPJS dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diatur bahwa sudah menjadi kewajiban negara kalau terjadi defisit, melalui apa yang dimaksud dengan dana kontingensi.
 
"Misalnya terjadi epidemis, bencana alam, atau mungkin kesalahan pengelolaan seperti saat ini, maka bisa menggunakan dana kontigensi," ungkapnya.
 
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, kata Said Iqbal, terbukti memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. Seharusnya kegagalan dalam mengelola BPJS tidak dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran.
 
"KSPI dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebelumnya KSPI juga telah melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Kesehatan," pungkasnya.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif