Proyek Satelit Siap Gunakan Skema <i>Blended Finance</i>
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara (kiri). (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)
Jakarta: Pemerintah terus mencari instrumen pembiayaan untuk mendanai berbagai pembangunan proyek inrastruktur salah satunya yakni blended finance.

Blended finance merupakan skema pembiayaan yang sebagian dananya berasal dari filantropi atau donasi yang tidak mencari keuntungan. Salah satu proyek yang siap untuk menggunakan skema pembiayaan tersebut yakni high throughput satellite (HTS) atau satelit multi fungsi.

HTS merupakan salah satu proyek strategis nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan proyek ini terinspirasi dari banyaknya jumlah sekolah di Tanah Air yang ternyata belum terhubung dengan internet.

Sementara dana filantropi menitikberatkan proyek yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG's). Sehingga menurut Rudiantara sangat cocok bagi proyek tersebut untuk bisa menggunakan skema blended finance.

"Blended finance mempunyai peluang yang tinggi untuk mendanai HTS. Proyek ini sudah pasti masuk SDG's karena pendidikan, sesuai juga dengan konstitusi kita yang menetapkan 20 persen APBN untuk pendidikan," kata Rudiantara dalam bincang santai di Capital Place, Jakarta Selatan, Senin, 19 November 2018.

Dirinya mengataka hal tersebut sedang dalam masa tender dengan lima peserta pemilik slot orbit yang berasal dari asing. Keputusan tender bakal keluar pada kuartal I tahun depan.

Setelah itu pemenang tender harus melakukan financial closing atau kesepakatan pendanaan. Dalam financial closing tentunya bisa memasukkan berbagai macam skema pembiayaan termasuk blended finance.

"Ditargetkan pemenang tender sudah bisa diumumkan pada akhir kuartal pertama 2019. Setelah itu, akan diikuti tahap financial close sehingga bisa dimungkinkan beroperasi secara komersial pada kuartal pertama 2022," tutur dia.

Proyek ini memiliki rencana modal sekitar USD600 juta atau setara Rp9 triliun awalnya akan menggunakan skema availability payment atau skema pembangunan infrastruktur yang bekerja sama dengan swasta selama 15 tahun masa kontrak.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan pun siap memberikan penjaminan dalam proyek tersebut. Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan semua pembiayaan yang berasal dari luar negeri butuh penjaminan termasuk skema blended finance.

"Semua financing butuh certainty, bahwa uang saya akan balik. Nah itu butuh jaminan. Enggak mungkin kan mereka berhenti di tengah jalan karena nanti capex maupun opex-nya tidak dibayarkan dan tidak balik modal. Jadi nanti kami step-in kalau telat bayar," jelas Armand.

 



(AHL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id