Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pemerintah masih perlu berkoordinasi dengan pihak terkait. Pasalnya dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution, belum menghasilkan keputusan apapun.
"Dari sisi Pak Menko tadi juga mengatakan perlu mendapatkan pertimbangan secara komprehensif, khususnya tentu dari Kementerian Perhubungan dan dari TNI AU sendiri," kata Lukita ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Oktober 2018.
Menurutnya, pembangunan fasilitas militer bukan berupa satu pangkalan udara (lanud) yang besar. Tetapi hanya berupa pembangunan fasilitas pendukung seperti lokasi pendaratan, lokasi peristirahatan, hingga fasilitas lain seperti isi ulang bahan bakar (fueling) dan sebagainya.
"Sekali lagi bukan lanud, jadi hanya fasilitas pendukung. Sebetulnya itu bukan hal yang baru karena juga selama ini pun sudah ada pendaratan yang dilakukan," jelas dia.
Sementara itu, Menteri Politik Hukum dan HAM (Polhukam) Wiranto menyebutkan rencana pembangunan fasilitas militer tidak boleh melanggar undang-undang yang ada. Tetapi harus ada pertimbangan yang juga tidak bisa mengabaikan kebutuhan TNI AU.
"Di satu sisi, kepentingan umum jangan diabaikan, tapi di sisi lain kepentingan TNI yang berhubungan dengan keamanan masyarakat jangan diabaikan. Perlu ada solusi yang bijak, yang tidak melanggar undang-undag, solusi yang tidak merugikan kepentingan nasional dan juga kepentingan TNI," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
