4 Tahun Pembangunan Infrastruktur Dongkrak Peringkat Daya Saing
infrastruktur. MI/Dwi Pramadia.
Jakarta: Empat tahun pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla turut mendongkrak peringkat daya saing Indonesia. Kini indeks daya saing global Indonesia naik ke rangking 45 dari 140 negara pada 2018.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan perlu pembangunan infrastruktur lebih lanjut guna mencapai peringkat 40. Sebab, pembangunan infrastuktur secara masif saja baru mampu mendorong indeks daya saing Indonesia naik ke dua tingkat.

"Walaupun infrastruktur sudah diberikan fokus yang besar, masih tetap kurang. Kita ingin mencapai minimal peringkat 40 daya saing kita," ujar Basuki dalam Forum Merdeka Barat memperingati 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Ruang Serbaguna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Menurutnya, tujuan pembangunan infrastruktur tidak hanya menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga peningkatan daya saing. Hal itu sejalan dengan komitmen kemudahan berusaha, di mana peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia juga melonjak menempati posisi 72 dari peringkat 106 pada 2015.

"Jadi saya kira, satu tugas pembangunan infrastruktur tidak hanya menunjang pertumbuhan ekonomi tapi, juga peningkatan daya saing," imbuh dia.

Namun demikian, kata Basuki Indonesia masih kalah bersaing dengan Malaysia dan Thailand. Karenanya, pembangunan infrastruktur semestinya tetap menjadi fokus pemerintah di masa mendatang guna meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
 
"Nah pesaing utama kita adalah Malaysia dan Thailand," tambahnya.

Hingga 2018, Kementerian PUPR telah membangun 745,59 kilometer jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi, membangun jalur Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan dan Jakarta.  

Selanjutnya, membangun jalan nasional sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol sepanjang 941 kilometer, jembatan sepanjang 39,8 kilometer, dan jembatan gantung 134 unit.

Untuk bandar udara, Kementerian PUPR telah membangun 10 bandara baru, disertai revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, dan perbatasan.

Kemudian membangun 19 pelabuhan, 17 unit bendungan dan 860.015 Ha jaringan irigasi baru. Bendungan tersebut meliputi bendungan Bajulmati-Jawa Timur, bendungan Tanju-NTB, bendungan Rakmano-NTT, bendungan Paselloreng-Sulsel, bendungan D.I. Lhok Guci-Aceh, bendungan D.I Sawah Laweh-Sumbar.

Pembangunan juga dilakukan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di tiga provinsi, 7 kabupaten/kota dan di 7 lokasi meliputi perbatasan Entikong, Badau, Aruk, Skouw, Motaain, Wini dan Motamasin. PLBN juga disertai dengan pembangunan pasar di wilayah tersebut. Untuk hunian layak, PUPR telah membangun 31.488 unit rumah susun, 17.808 unit rumah khusus, 292.865 unit rumah swadaya, 514.782 unit FLPP&SSB/SSM, 282.729 unit SBUM.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id