Direktur Pakan Ternak Kementan, Nasrullah, mengatakan, landasan hukum terkait impor jagungadalah Pementan 57/2015 yang menyebutkan bahwa impor harus mendapatkan rekomendasi persetujuan dan jumlah jagung dan bahan pakan asal tumbuhan lainnya dari Kementan.
Kemudian, hasil Rakortas di Menko Perekonomian dalam pembahasan ketersediaan pangan (beras dan jagung) pada 16 Desember 2015 disebutkan bahwa dalam hal kebutuhan industri pakan ternak (jagung nasional) di mana 70 persen dipenuhi dari dalam negeri dan sisanya dari impor.
"Maka untuk pemenuhan kebutuhan jagung Januari-Maret 2016 disepakati oleh oleh Perum Bulog dan untuk diketahui bahwa ini dan bulan depan sudah mulai panen puncak jagung," ujar dia, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Kondisi saat ini, tambahnya, impor jagung yang sudah masuk Indonesia tidak memenuhi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 57/2015 dan hasil Rapat Koordinas Terbatas (Rakortas), karena tidak dilakukan oleh Bulog tetapi oleh importir/pelaku usaha.
"Kalaupun importir melakukan importasi jagung semestinya harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
