Dia mengakui, untuk menghindari hal itu, pihaknya telah membuat nota kesepahaman (MoU) dengan beberapa negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah laut Indonesia. Negara tersebut adalah Tiongkok, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia serta Filipina.
"Draft-nya sedang kita buat dan ada timnya. Minggu ini selesai kita adaptasi aturan dari Australia dan Arab dimana mereka dapat melindungi wilayah mereka dalam hal industri perikanan lautnya. Yang pasti, kita bersama para dubes dan pemerintah telah menyetujui hal tersebut," ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur No 16, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).
Susi menyebut MoU ini akan ditandatangani pada 13 Desember mendatang bertepatan dengan Hari Nusantara. Setelah MoU ditandatangani, aturan langsung diberlakukan.
"Hari Nusantara nanti pada 13 Desember. Kalau moratorium izin baru kapal asing done (selesai) hari ini," katanya.
MoU itu sendiri berisi tentang berbagai macam perlindungan terhadap potensi dan kekayaan laut Indonesia seperti pengetatan kuota ikan yang boleh diambil, pengaturan ukuran ikan yang boleh ditangkap, serta aturan musim tangkap dan tidak boleh ditangkap setiap hari.
Dengan MoU ini, Susi berharap pada duta besar yang berada di Indonesia agar bisa memantau kegiatan nelayan mereka masing-masing yang ada di Indonesia. "Dulu saya teriak-teriak pada pemerintah, sekarang kalau masih melanggar, saya tinggal telepon dubesnya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
