baca : Presiden Jokowi Minta Rencana Redenominasi Dibahas Detail
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BI perlu membahas berbagai aspek baik sosial dan politik sebelum melakukan redenominasi. BI diminta mensosilisasikan jika redenominasi bukan sanering atau pemotongan nilai uang untuk memotong daya beli masyarakat.
"Redenominasi adalah menerbitkan suatu nilai baru yang bersamaan dengan harga-harga bisa di-adjust sehingga tidak menimbulkan (kekhawatiran) ke masyarakat. Kalau dulu kan masyarakat uang dipotong nilainya namun harga-harga tidak di-adjust," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.
Dirinya meminta agar bank sentral menjelaskan secara benar kepada masyarakat sehingga tidak dianggap merugikan. Ini termasuk penjelasan oleh BI dilakukan secara konstruktif, intensif, masif sehingga masyarakat paham betul.
"Paling penting juga disampaikan mengenai proses di negara lain yang bisa dijadikan referensi, sehingga kita tidak berpikir dalam situasi yang seolah-seolah sesuatu yang sama sekali baru dan tidak bisa dikelola," jelas dia.
Sementara itu, terkait lamanya proses yang dibutuhkan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan redenominasi, Sri Mulyani menyerahkannya kepada BI. Namun begitu rencana ini akan dibahas dalam sidang kabinet bersama dengan Presiden Jokowi dan menteri-menterinya.
"Kan harus dilihat, dilakukan di sidang kabinet dulu. Presiden sudah menyetujui sidang kabinet untuk melihat aspeknya, nanti termasuk redenominasi seperti apa, berapa lama proses adjustment dan bagaimana proses legislasinya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
