Ilustrasi petani sawit. (FOTO: ANTARA/REGINA)
Ilustrasi petani sawit. (FOTO: ANTARA/REGINA)

Mentan: Resolusi Parlemen Eropa Kampanye Hitam Jatuhkan Sawit Indonesia

Ade Hapsari Lestarini • 12 April 2017 15:07
medcom.id, Semarang: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menuding Resolusi Parlemen Eropa terhadap sawit Indonesia merupakan kampanye hitam. Resolusi itu untuk menjatuhkan harga sawit Indonesia di tingkat dunia.
 
Menurut parlemen Uni Eropa, sawit di Indonesia masih menciptakan banyak masalah. Mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Indonesia oleh parlemen Uni Eropa bahkan dilarang untuk mengekspor sawit dan biodiesel ke negara lain.
 
Amran memastikan akan melawan kebijakan Uni Eropa ini. Sebab, resolusi ini telah mengancam kelestarian hutan di Indonesia.

"Kalau negara Eropa selalu melakukan black campaign kepada palm oil Indonesia dan Malaysia, ini berbahaya. Sebab secara tidak langsung mereka (Uni Eropa) yang memicu kerusakan hutan," jelas Amran di Semarang, Rabu 12 April 2017.
 
Baca: Indonesia Nilai Resolusi Parlemen Eropa Diskriminatif
 
Amran menjelaskan, ada komunitas di bawah sawit dan pekerja sawit. Jumlahnya sekitar 11 juta. Kalau harga CPO jatuh, petani akan mencari penghasilan lain. Kalau cari penghasilan lain, biasanya membabat hutan. Tidak ada yang bisa mencegah hal itu.
 
Amran mencatat, ada beberapa negara, seperti Prancis, yang selalu getol berkampanye hitam terhadap sawit Indonesia. Menurut dia, mereka mengimpor sawit dalam skala kecil, yakni 200 ribu ton. Amran memastikan pihaknya tengah mengevaluasi kerja sama pertanian terhadap Prancis.
 
Tidak hanya itu, Amran juga heran terhadap kebijakan Uni Eropa yang seakan-akan menganggap lebih penting menyelamatkan orang utan di Kalimantan ketimbang manusia yang hidup di dalamnya.
 
"Mereka menaruh perhatian pada orang utan di Kalimantan, sementara di bawah sawit ini orang benaran. Bukan orang utan yang cari hidup. Jadi ingat pendekatan (CPO) bukan hanya environment, tapi kesejahteraan," ujar dia.
 
Oleh karena itu, kata dia, Pemerintah akan mendorong eksportir CPO dalam negeri agar fokus pada pasar besar yang tidak mempersoalkan CPO. Negara yang dimaksud Mentan Amran adalah India, Tiongkok, Pakistan, Bangladesh, Turki, dan negara lainnya.
 
"Eropa minta macam-macam standar, tapi belinya cuma sedikit. Kita minta ke negara eksportir CPO jangan ekspor ke Eropa lagi. Kami sudah sampaikan, ada community di bawah CPO, ada pedagang, petani. Ini jauh lebih penting. Ini masalah harga diri bangsa, masalah merah putih, kita jangan mau diatur Eropa," kata Amran.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan