"Feeling saya dua minggu lagi akan selesai, mereka (KAI) akan memberikan memo terkait untuk mendapatkan dana," jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, ditemui di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2017.
Isi dari peraturan tersebut, diputuskan bila pembiayaan LRT tidak diperoleh dari anggaran negara. Karena itu, KAI sebagai operator ditugasi untuk mendapatkan pembiayaan. Mekanisme pembiayaan korporasi diharapkan juga bisa memperlancar pembangunan infrastruktur rel di daerah.
Budi optimistis, perusahaan pelat merah di sektor transportasi bisa meraih pendanaan. Sebab, banyak lembaga keuangan yang siap mendanai proyek tersebut.
Lembaga keuangan yang akan mendanai, lanjut Budi, bisa datang dari perbankan luar maupun dalam negeri. Pemerintah sangat sadar, jika pembangunan proyek tidak bisa mengandalkan kas keuangan negara.
"Saya akan rapat dengan KAI dan BUMN. Jadi saya siapkan, apa saja desain, syarat-syarat, cara pembayaran yang bisa diberikan. Proyek itu menjadi prioritas karena memperkuat konektivitas moda transportasi Ibu Kota. Kereta ini jadi harapan baru, agar bisa melakukan percepatan di daerah-daerah," tukas Budi Karya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
