"CDP luasnya 250 hektare. Lahannya sudah matang, hanya lahan kosong saja. Makanya kalau ada investor mau datang bikin berapa gudang, tinggal datang," ujarnya di kantor Kemenko Maritim Gedung BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).
Oleh karena itu, Agung berharap jika daerah lain bisa membangun lokasi serupa. Dengan begitu, arus barang dari Pelabuhan Tanjung Priok bisa disalurkan ke daerah lain melalui lahan seperti di CDP.
"Kita ingin CDP tidak hanya satu. Ini CDP proyek yang di Kemenkeu namanya Kawasan Penimbunan Pabean Terpadu (KPPT). Jadi kita ingin nanti ada di Sukabumi, Bogor, Solo, Yogyakarta ada sendiri. Sehingga semua daerah punya pengembangan sendiri tidak harus bangun pelabuhan," jelas dia.
Proyek CDP juga diakui bukan proyek pemerintah. Sehingga para investor yang tertarik untuk membangun kawasan seperti CDP juga hanya perlu meminta izin ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Cost pasti turun apalagi dweeling time-nya. CDP ini proyek B to B bukan proyek pemerintah. Jadi kalau investor lain yang mau bangun di tempat lain tinggal izin ke Bea Cukai untuk KPPT tadi," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
