Jelang MEA, Pemprov Jatim Diminta Lakukan Pendampingan ke UMKM

medcom.id, Surabaya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim serius memberdayakan pelaku wirausaha untuk Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM). Jika tidak, alokasi dana sebesar Rp1,7 triliun sulit terserap oleh pelaku UKM, sehingga akan berdampak pada kebangkrutan ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan.
 
"Buat apa alokasi dana besar, kalau tidak ada pendampingan dari pemerintah. Sementara MEA akan segera berlaku," kata anggota Komisi E DPRD Jatim, Rofik, di Surabaya, Jumat, 25 Desember.
 
Dia menjelaskan, harus ada campur tangan pemerintah untuk meningkatkan kuantitas produk, seperti halnya kemasan barang dan mutu yang terkandung di dalamnya. Sehingga, dana Rp1,7 triliun untuk UKM bisa terserap dengan baik dan menghasilkan produk yang bagus.

"Apalagi produk-produk lokal yang ada saat ini kurang diminati oleh masyarakat, maka itu, jika tanpa campur tangan dari pemerintah. Maka produk kita akan kalah bagus dengan barang impor nantinya," katanya.
 
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus serius untuk melindungi UKM. "Dinas terkait harus  mengawal pelaku UKM mulai dari produksi sampai ke penjualan," tegas politisi asal PPP itu.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News