"Kita tiap tahun itu dolar kita ke Abu Dhabi itu USD2 miliar kurang lebih, tidak sedikit. Dolar Indonesia dibawa ke Abu Dhabi tiap tahun USD2 miliar untuk biaya impor LPG," kata dia ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Jumat, 26 Juli 2019.
Menurutnya jika perusahaan asal UEA membangun fasilitas refinary di sini , biaya impor bisa ditekan. Tak hanya itu, rencana pembangunan kilang di Balikpapan, Kalimantan ini juga akan membuka lapangan kerja baru.
"Sekarang kalau kita buat mereka banyak investasi di sini kan bisa mengurangi (biaya impor) itu. Intinya dia siap semua lah. Jadi orang ini punya uang banyak kita harus manfaatkan," jelas dia.
Ia menambahkan perusahaan minyak nasional Abu Dhabi (Adnoc) akan bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero). Adapun lokasinya akan dibicarakan antara kedua pihak secara business to business, sementara pemerintah hanya memfasilitasi pertemuan antara kedua perusahaan.
"Mereka (UEA) lagi cari proyek apa lagi yang bisa dikerjakan di sini. Kalau kita selama ini banyak ke Eropa, Jepang, Korea, Tiongkok, ada pendatang baru yang lebih menarik juga Abu Dhabi," ungkapnya.
Sebelumnya dalam pertemuan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Joko Widodo disepakati sembilan MoU soal peningkatan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, industri, kepabeanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, kekonsuleran dan kebudayaan. Selain perjanjian goverment to goverment, pertemuan tadi juga menyepakati tiga nota kesepahaman business to business.
Ketiga nota kesepahaman itu yakni perjanjian antara Pertamina, dan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), untuk pengembangan refinery development master plan (RDMP) Balikpapan Integrated Supply Chain, dan Ing Storage. Kemudian, perjanjian antara PT Chandra Asri Petrochemical dan Mubdala Petroleum untuk proyek nafta craker dan petrochemical complex. Terakhir, kerja sama antara PT Maspion Indonesia dan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan kawasan industri di Jawa Timur.
"Dari tiga MoU tadi yang business to business itu nilai totalnya sekitar Rp136 triliun atau USD9,7 miliar," jelas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
