OJK Wajibkan Perusahaan Asuransi Punya Direktur Kepatuhan. Foto: MI
OJK Wajibkan Perusahaan Asuransi Punya Direktur Kepatuhan. Foto: MI

OJK Wajibkan Perusahaan Asuransi Punya Direktur Kepatuhan

Ekonomi ojk asuransi
Husen Miftahudin • 13 Februari 2020 19:44
Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta setiap lembaga atau perusahaan asuransi memiliki direktur kepatuhan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan fungsi kepatuhan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik.
 
Ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian. Beleid ini merupakan penyempurnaan atas aturan POJK Nomor 73 Tahun 2016.
 
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK Ariastiadi Saleh Herutjakra menegaskan perlunya pejabat setingkat direktur yang bertugas untuk memastikan kultur kepatuhan pada perusahaan asuransi. Direktur kepatuhan bertugas untuk memastikan kepatuhan semua aktivitas bisnis dan operasional pada ketentuan yang ada, baik ketentuan internal di perusahaan maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau dipandang perlu, kami meminta perusahaan asuransi meningkatkan levelnya (fungsi kepatuhannya) menjadi pejabat setingkat direktur. Perusahaan (asuransi) wajib memiliki direktur kepatuhan," ujar Ariastiadi dalam Media Briefing di Gedung Soemitro Djojohadikusumo OJK, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020.
 
Kewajiban perusahaan asuransi untuk menunjuk satu direksi yang membawahi fungsi kepatuhan tertera pada Pasal 8 beleid tersebut. Aturan itu juga mengingatkan direktur kepatuhan yang ditunjuk tidak boleh dirangkap oleh anggota direksi yang membawahi fungsi teknik asuransi, fungsi keuangan, dan fungsi pemasaran.
 
"Berdasarkan hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perusahaan untuk menunjuk anggota direksi yang hanya membawahkan fungsi kepatuhan. Ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3)," tegasnya.
 
Aturan ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni per 31 Desember 2019. Hingga saat ini kurang dari 20 persen perusahaan asuransi yang sudah menjalankan aturan ini.
 
"Sudah ada 25 perusahaan asuransi yang memiliki direktur kepatuhan dari total 130 perusahaan. Tapi sisanya punya fungsi kepatuhan," ucap Ariastiadi.
 
Bagi asuransi yang belum menjalankan aturan ini, OJK memberi jangka waktu tertentu untuk segera menunjuk pejabat setingkat direktur kepatuhan. OJK akan menerapkan sanksi berjenjang bagi perusahaan asuransi yang membandel.
 
"Kalau kita lihat sanksi yang perlu kita lihat adalah sanksi ini bagian dari pembinaan pada industri keuangan, khususnya asuransi. Sanksi itu berjenjang yang kita lakukan," beber dia.
 
Sanksi awal, OJK melakukan pembinaan dengan jangka waktu tertentu. Bila masih tak menjalankan ketentuan ini, maka OJK menerapkan sanksi tingkat dua dengan menurunkan tingkat kesehatan perusahaan asuransi tersebut.
 
"Kalau misalnya mereka tidak memenuhi setelah kita lakukan pembinaan secara administratif, maka sanksi paling berat adalah kita turunkan tingkat kesehatannya. Itu dilakukan oleh pengawas," pungkas Ariastiadi.
 

(DEV)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif