Menurut dia, seharusnya pelayanan publik lebih transparan terhadap data-data yang mereka miliki melalui sistem daring (online) agar dapat diakses oleh publik secara luas.
"Indonesia government office sudah semua online, tapi banyak yang tidak komunikatif dan responsif," ucap Susi dalam acara Konvensi Nasional Pengawasan Pelayanan Publik di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2014).
Ia melanjutkan, interaksi antara pelayan publik dan masyarakat seharusnya dibuat secara daring, sehingga segala bentuk interaksi antara yang mengadu dan pejabat publik yang melayaninya pun bisa daringkan.
"Biasanya ada boks pengaduan, tapi antara pengaduan dan jawaban tidak di-online-kan. Sehingga respons government officer itu dinilai tidak ada, ini karena masyarakat masih banyak yang tidak tahu," cetus dia.
Bahkan, sebut Susi, para duta besar yang kerap menemuinya pun sering mengeluh lantaran tindak lanjut program yang diajukannya kepada pemerintah sangat lama. "Respons dan follow up tidak pernah ada. MoU yang sudah ditandatangani dua tahun lalu, masih tidak ada kelanjutannya," pungkas Susi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
