"Kemenhub harus berempati dalam masa berkabung AirAsia. Dan Kemenhub harus fokus melakukan perbantuan pencarian black box dan evakuasi," katanya, di Jakarta, Selasa (6/1/2015).
Imbauan empati tersebut diutarakan Yudi mengingat makin banyaknya permasalahan yang mengemuka atas musibah jatuhnya AirAsia QZ8501. DPR menegur keras terhadap Kemenhub agar menunjukkan empatinya kepada maskapai dan masyarakat.
Yudi mengatakan, jika "kemelut" formulasi pengaturan penerbangan dari Kemenhub cukup membuat permasalahan makin meruncing, yakni dengan adanya pembekuan rute Surabaya-Singapura. Dia menambahkan, proses perizinan itu sudah berjalan, mungkin karena turunnya izin lambat atau kemungkinan ditunda, maka menjadi modus mafia perizinan di Kemenhub.
"Kalau hanya AirAsia saja yang dibekukan, saya rasa ini tidak adil. Saya yakin mereka (AirAsia) jalankan tapi lambat di pihak Kemenhub," tambah dia.
Dia menjelaskan, di Amerika Serikat (AS) dan Eropa apabila terjadi permasalahan izin, bukan lah maskapai yang dibekukan izinnya, tapi sang regulator di mana Kemenhub berperan besar. "Seharusnya Kementerian Perhubungan mencari solusi bukan permasalahan baru di kala sedang ada musibah ini," tegas Yudi.
Akibat pernyataan ini, masalah akan menimpa maskapai secara bertubi-tubi diantaranya masalah asuransi yang akan menunda pencairan. "Kalau seperti ini masyarakat lagi yang dirugikan," pungkas Yudi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
