"One map policy dan tata ruang Jabodetabek, itu dua agenda," kata salah satu menteri yang sudah hadir, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, di kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2015).
Ferry menjelaskan, untuk agenda pertama, one map policy dinilai bisa menyelesaikan banyak hal terkait salah persepsi dalam masalah tanah dan lahan.
"Jadi kita semua pakai itu, buktinya yang bisa jalan itu, kita bisa secara cepat menyelesaikan adanya mispersepsi kondisi lahan di tata ruang Kalimantan Tengah, yang bertahun-tahun tidak selesai," ujar Ferry.
Saat ini, Kalimantan Tengah sudah masuk dalam tahapan perumusan perubahan peta terhadap lahan yang selama ini masih kontroversi, seperti wilayah hutan dan sebagainya, termasuk kantor gubernur. "Tapi kita sudah bisa menyelesaikan dan mengeluarkan dan menegaskan kalau daerah itu sudah keluar dari kawasan hutan," cetus dia.
Contohnya saja soal tata ruang di Jabodetabek. Dia menilai selama ini pembangunan hanya menjadi wacana saja untuk menyamaratakan daerah dan membuat maju seluruhnya.
"Kenapa sih Jabodetabek itu tidak pernah melangkah maju? Kan pembangunan kawasan seharusnya. Karena selama ini muncul pemilahan masyarakat, ada masyarakat Jakarta ada masyarakat non Jakarta," ucapnya.
Misalnya, saat membahas masalah banjir di Jakarta, seharusnya yang dipikirkan dan difokuskan bukan hanya Jakarta, namun juga Tangerang, Depok, juga harus bebas banjir.
Contoh lainnya, terkait masalah transportasi. "Ketika menyusun sistem transportasi itu kan harusnya sistem transportasi Jabodetabek, bukan hanya sistem transportasi yang hanya fokus untuk Jakarta saja, yang lainnya dibiarkan sendiri," tukasnya.
Pada rapat kali ini, Ferry ingin menyampaikan kemungkinan perlunya menyusun Upah Minimum Provinsi (UMP) yang sama. "Jangan nanti orang Jakarta Timur yang bekerja di Bekasi dapat UMP-nya UMP Jawa Barat, padahal dia satu kawasan, ini soal hidup, tidak bisa. Ada penyeragaman, basis penetapannya berdasarkan kawasan. Paling tidak ada Perpres nanti yang mengatur," pungkasnya.
Selain Ferry, rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
