Kuasa Hukum TUM Nurmalita Malik menilai bahwa keputusan ini terlalu dipaksakan. Pengenaan denda tertinggi dari 31 feedloter yang diputus bersalah lainnya tidak adil karena hanya menghitung dari pajak, bukan kuota dan hasil penjualannya.
"Kemudian Majelis bilang bahwa kami ambil keuntungan besar di periode-periode tertentu saat pemerintah meminta harga daging sapi diturunkan. Itu semuanya salah," tegas Nurmalita usai pembacaan putusan sidang dugaan kartel perdagangan sapi impor di Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No 36, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).
Pemerintah pada waktu itu meminta agar feedloter menurunkan harga daging sapi di kisaran Rp33 ribu per kilogram (kg). Menurut dia, permintaan pemerintah itu untuk penjualan sapi siap potong bukan sapi bakalan yang dimiliki TUM.
"Yang kita jual itu sapi bakalan sedangkan yang disuruh jual Rp33 ribu itu sapi siap potong, jadi produknya beda. Kalau sapi bakalan ada cost penggemukan. Kalau siap potong itu bisa langsung dijual, jadi itu tidak tepat untuk dijadikan tolak ukur," tegas dia.
Atas putusan tersebut, kuasa hukum bersama kliennya akan mendiskusikan terlebih dahulu terhadap pengenaan denda yang dijatuhkan Majelis Komisi. Jika keberatan, pihaknya siapkan mengajukan banding putusan ke Pengadilan Tinggi setempat.
"Pengenaan denda ini sangat tidak fair terhadap klien kami. Kita diskusi dulu sama klien, tapi yang pasti keputusan ini tidak mencerminkan sekali keadilan yang sebenarnya. Yang pasti dari kami, tidak ada kartel dari pertama ini dimulai," pungkas Nurmalita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
