Menteri LHK Siti Nurbaya (kanan) ikut meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. Foto: Antara/Nova Wahyudi
Menteri LHK Siti Nurbaya (kanan) ikut meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019. Foto: Antara/Nova Wahyudi

BPDLH Senjata Baru Pemerintah Mengatasi Perubahan Iklim

Ekonomi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Medcom • 09 Oktober 2019 21:58
Jakarta: Terbentuknya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) atau LH Fund disambut positif Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Baginya, badan baru ini akan melengkapi upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim yang menjadi isu global.
 
"Kehadiran LH Fund ini akan membuat upaya penanganan dan pengendalian perubahan iklim akan lebih sistematis," kata Siti, Rabu, 10 Oktober 2019.
 
Keberadaan BPDLH, lanjut dia, juga akan memperkuat upaya Indonesia dalam ikut serta mengendalikan perubahan iklim sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Siti yakin badan ini akan menjadi wahana pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan tanpa harus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"BPDLH menjamin keberlanjutan ketersediaan dana untuk penanganan masalah lingkungan, terutama soal perubahan iklim yang membutuhkan biaya besar," kata dia.
 
Berdasarkan dokumen Third National Communication 2017, butuh dana sekitar Rp840 triliun untuk mengendalikan perubahan iklim. Sedangkan untuk mitigasi, dibutuhkan dana sekitar Rp250 triliun.
 
Indonesia juga membutuhkan dana besar untuk dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tercantum dalam target kontribusi nasional (NDC) Indonesia pada 2017.
 
"Untuk itu diperlukan inovasi pendanaan yang dapat mengoptimalkan upaya-upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya pembentukan BPDLH ini," kata Siti.
 
Pembentukan BPDLH adalah amanat Pasal 3 ayat b Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Peraturan itu kemudian dijabarkan melalui Peraturan Presiden No 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.
 
BPDLH baru lahir begitu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
 
BPDLH bertugas membiayai penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat tangan-tangan tak bertanggung jawab. Seperti, pencemaran sungai atau laut.
 
BPDLH akan menjadi pengelola dana-dana terkait bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lainnya terkait lingkungan hidup.
 
Saat ini, pengelolaan dana lingkungan dilakukan dalam Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Saldo awal dana pokok BLU Pusat P2H sebesar Rp2,1 triliun.
 
Badan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2020 dan melibatkan berbagai kementerian/lembaga lintas sektor untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga ada Komite Pengarah yang akan memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan badan ini.
 

(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif