Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (FOTO: Medcom.id/Eko Nordiansyah)

Indonesia Tantang UE di Pengadilan WTO

Ekonomi indonesia-uni eropa wto
Media Indonesia • 02 Agustus 2019 11:13
Jakarta: Indonesia tantang Uni Eropa (UE) adu bukti di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dalam kasus bea masuk antisubsidi biodiesel yang dicuatkan UE.
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution optimistis Indonesia akan memenangi pertarungan di WTO lantaran tuduhan pemberian subsidi pada biodiesel yang ditudingkan UE tidak berdasar.
 
"Kita bisa buktikan. Dari dulu kita juga punya buktinya. Uni Eropa memang tidak mau berhenti saja menyerang produk sawit Indonesia," ujar Darmin di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


UE, sambungnya, sejak lama kerap menyerang industri sawit Indonesia. Namun saat dibawa ke meja mahkamah yang menangani perselisihan, UE tak mampu menunjukkan bukti-bukti dari tuduhan yang mereka lancarkan.
 
Pada 16 Februari 2018, misalnya. Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan hakim General Court yang menyebut Indonesia tidak mengeluarkan kebijakan dumping untuk memproteksi produk sawit.
 
Atas putusan itu, UE akhirnya membatalkan rencana pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) yang rencananya berlaku efektif Maret 2018.
 
Indonesia juga berhasil terbebas dari pengenaan BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas UE pada sengketa DS 480-EU-Indonesia Biodiesel.
 
Berdasarkan pengalaman, Darmin menilai UE tak akan berhenti menyerang produk sawit Tanah Air selama mereka masih belum mampu bersaing secara sehat.
 
"Sawit enggak bisa tumbuh di Eropa. Jadi dari berbagai upaya untuk menyerang dilakukan terus," ujarnya.
 
Selain melakukan serangan balik, di saat yang sama, Indonesia juga terus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit di Nusantara, mulai dari pembenahan data hingga standarisasi sertifikasi Sistem Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO).
 
Saat ini, pemerintah tengah merampungkan Peraturan Presiden yang mengatur ISPO. Di dalamnya, akan mengatur mengenai standar pengelolaan perkebunan sawit yang berkelanjutan.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif