Pengamat ekonomi Faisal Basri. (FOTO: dok MI)
Pengamat ekonomi Faisal Basri. (FOTO: dok MI)

Pemerintah Harus Dukung Swasta Masuk ke Pelabuhan

Ekonomi infrastruktur investasi Pelabuhan Marunda
Ade Hapsari Lestarini • 18 Juli 2019 14:55
Jakarta: Pemerintah telah cukup agresif membangun infrastruktur di seluruh Tanah Air dalam empat tahun terakhir. Tahun ini, pemerintah akan melanjutkannya dengan lebih cepat untuk selanjutnya diintegrasikan antara jalan tol, kereta api, pelabuhan dan bandara dengan kawasan- kawasan produksi rakyat untung mempersingkat jalur distribusi arus barang dan orang.
 
Dalam anggaran belanja negara, alokasi untuk pembangunan infrastruktur sejak 2015 hingga 2019 terus mengalami kenaikan. Bila pada 2014, anggaran untuk belanja infrastruktur hanya sebesar Rp154,7 triliun, maka untuk sepanjang tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp415 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
 
Anggaran ini tentunya belum cukup untuk mendanai seluruh proyek infrastruktur strategis yang diperlukan Indonesia. Diperlukan peran serta investor, swasta lokal dan asing serta BUMN untuk turut terlibat membiayai pembangunan jalan tol, jembatan, bandara dan pelabuhan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, jangan ada yang alergi terhadap investasi karena dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya," papar Presiden Joko Widodo saat berpidato di hadapan belasan ribu relawan di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
 
Dalam pidatonya Jokowi dengan tegas mengungkapkan ke depan akan memangkas berbagai perizinan yang dapat menghambat investasi seperti perizinan yang berbelit-belit hingga perizinan yang hingga saat ini masih ditemukan adanya pungli. Bahkan tak segan-segan, Jokowi akan memantau secara langsung proses perizinan investasi demi membuka masuknya keran investasi yang menjadi kunci terbukanya lapangan pekerjaan.
 
Kegeraman Jokowi bukanlah tanpa alasan, karena ada banyak pihak investor asing maupun swasta yang ingin dan bahkan telah berinvestasi pada proyek infrastruktur, namun ditengah jalan menghadapi persoalan ketidakpastian hukum. Seperti halnya yang dialami PT Karya Citra Nusantara (KCN), salah satu perusahaan swasta yang ikut membangun pelabuhan Marunda.
 
Perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dengan PT Karya Teknik Utama (KTU), telah menuntaskan pembangunan pelabuhan Marunda untuk pier I dengan modal sendiri sekitar Rp3 triliun, tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD. Kehadiran pelabuhan Marunda pun sangat membantu mempersingkat proses bongkar-muat barang yang tadinya terkonsentrasi di pelabuhan Tanjung Priuk.
 
Dengan pembangunan dermaga pier I yang telah dituntaskan oleh KCN, mampu memangkas proses bongkar muat barang atau yang lebih dikenal dengan dwelling time di Tanjung Periuk yang tadinya sekitar 5,2 hari, ditekan ke kisaran 3,2-3,7 hari.
 
Sayangnya, saat akan melanjutkan pembangunan pier II, pemegang saham KBN menuntut KCN. Padahal KCN telah berperan membangun pelabuhan, yang sebenarnya tidak banyak diminati investor, karena dinilai kurang menguntungkan dibanding membangun jalan tol, yang bisa mendatangkan profit lebih besar daripada membangun pelabuhan.
 
"Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu fokus mengembangkan poros maritim," papar Pengamat Ekonomi Faisal Basri di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
 
"Pengangkutan barang sudah seharusnya dilakukan melalui laut sehingga waktunya lebih singkat, memangkas jalur distribusi, tidak mengandalkan jalur darat karena waktu tempuhnya akan lebih lama," lanjut Faisal.
 
Menurut dia, bila ada pihak swasta yang telah ataupun berminat untuk membangun pelabuhan, dan memang tidak banyak investor yang berminat masuk ke sektor ini, sudah sepantasnya pemerintah memberi dukungan sehingga ketersediaan pelabuhan di Indonesia semakin banyak. "Bukan malah menghalangi dengan berbagai masalah," tambahnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif