Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Indonesia Kantongi Bukti yang Bisa Menangkan Kasus Montara

Ekonomi kemenko maritim
Nia Deviyana • 03 Juli 2019 11:40
Jakarta: Pemerintah Indonesia mendukung gugatan yang dilayangkan petani rumput laut Indonesia terkait kasus pencemaran laut Indonesia akibat meledaknya kilang minyak di sumur Montara pada 2009.
 
Insiden ini melibatkan beberapa pihak yaitu perusahaan Thailand bernama PTT Exploration and Production (PTT EP), Australian Maritime Safety Authority (AMSA), perusahaan Halliburton dan Sea Drill Norway.
 
Dalam kasus ini pemerintah optimistis petani rumput laut Indonesia bakal memenangkan gugatan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Diperkirakan baru pertengahan tahun depan keputusan pengadilan dikeluarkan, tapi sinyalnya positif. Apalagi nanti kita bantu dengan dukungan data-data yang kuat," Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Maritim, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Juli 2019.
 
Yudhi menambahkan pemerintah telah mengantongi data-data dan studi pendukung yang valid. Salah satunya studi yang menganalisa kandungan bakeri di laut di mana ada bakteri tertentu yang tingkat kepadatannya bisa bertambah 10 kali lipat di laut yang tercemar.
 
"Itu pengurai yang berhubungan dengan minyak. Jadi kuat sekali bukti kita. Apalagi, ditambah foto-foto yang memperlihatkan hutan rusak di mana akarnya banyak residium minyak. Jadi secara scientific sangat clear bahwa kita akan menang," paparnya.
 
Yudhi menegaskan pemerintah mengancam akan menggugat pemerintah Australia ke pengadilan internasional jika negeri Kanguru itu tak membantu Indonesia dalam menyelesaikan kasus Montara.
 
Dia bilang, pemerintahan Australia sempat lepas tangan dengan mengklaim hal itu menjadi tanggung jawab manajemen PTT Exploration and Production (PTTEP) Thailand.
 
Padahal, jelas Yudhi, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nation Convention on The Law of The Sea/UNCLOS) menyebutkan bahwa suatu negara diwajibkan menjaga aktivitas negaranya agar tak mencemari atau memberikan pengaruh negatif ke negara lain.
 
"Jadi kalau Australia diam saja, ini kita ngomongnya halus ya, kami akan ambil alternatif pakai pengadilan internasional. Jadi ini kalau diperlukan, sifatnya pemerintah ke pemerintah," pungkasnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif