Program tersebut di antaranya untuk memperkuat kelembagaan koperasi, pelatihan perkoperasian, kewirausahaan, pelatihan vocational, dan sosialisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Selain menyerahkan program strategis tersebut, kita juga melakukan beberapa MoU dengan pihak lain untuk memperkuat program pemberdayaan KUMKM", kata Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, pada acara sinergi Kemenkop dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pemberdayaan KUMKM, di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar), Jumat 5 April 2019.
Puspayoga berharap agar MoU yang sudah ditandatangani tersebut segera dijalankan. "Saya minta hari ini teken MoU, besok sudah harus jalan. Jadi, jangan sekadar MoU, tapi harus bisa segera diwujudkan", kata Puspayoga.
Puspayoga juga meminta jajarannya untuk tidak ragu dan malu mengadopsi berbagai program ekonomi kerakyatan di daerah. Dia yakin banyak program bagus di daerah yang bisa ditarik ke tingkat pusat.
"Banyak program ekonomi kerakyatan yang langsung menyentuh rakyat bawah yang bisa kita jadikan landasan untuk membuat program dan kebijakan di tingkat pusat", katanya.
Bagi Puspayoga, pemerintah daerah merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. "Masalah itu adanya di bawah dan di tengah masyarakat. Kita harus mengetahui dan memahami masalah yang dihadapi rakyat di bawah. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan atau pun program dari pemerintah pusat, kita harus banyak belajar dari masyarakat di bawah," kata Puspayoga menjelaskan.
Saat ini, pemerintah tengah getol menggelontorkan aneka program ekonomi kerakyatan. Tujuannya, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang nantinya akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, hingga memperkecil gini ratio.
"Hanya saja, selain menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, juga harus dibarengi dengan terciptanya pemerataan kesejahteraan. Untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan itu adalah dengan memberdayakan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia. Hasilnya, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional saat ini sudah mencapai 4,48 persen. Pada 2018 saya yakin bisa di atas lima persen", ujar Puspayoga.
Dia berharap agar Pemda lebih berorientasi untuk meningkatkan kualitas koperasi yang ada di wilayahnya. Ketimbang menggenjot dari sisi kuantitas.
"Jumlah koperasi tidak perlu banyak. Lebih baik sedikit tapi berkualitas. Yang perlu ditingkatkan lainnya adalah jumlah anggota koperasi. Apalagi, Tasikmalaya memiliki catatan tersendiri dalam historis perjalanan koperasi di Indonesia", ujarnya.
Koperasi Juara
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar sudah mencanangkan sebuah tagline berlabel Koperasi Juara. Artinya, program pemberdayaan koperasi yang di dalamnya termasuk para UKM yang menjadi anggota koperasi, merupakan program prioritas yang akan terus dilakukan Pemprov Jabar.
"Dalam hal ini, kami juga akan terus mengembangkan koperasi pesantren yang ada di Jabar", kata Uu.
Selain itu, Pemprov Jabar juga akan mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki dan mendirikan koperasi. Anggota koperasi adalah seluruh siswa dengan pembinaan dari para guru.
"Lahirnya koperasi di sekolah itu amat penting untuk pengalaman bagi para siswa dalam memulai sebuah usaha", tutur UU..
Untuk itu, Uu menyebutkan bahwa pihaknya menyiapkan program dan anggaran dalam hal pelatihan perkoperasian bagi kalangan siswa dan santri. "Bagi saya, pemahaman profesionalitas dalam mengelola koperasi itu mutlak dilakukan dan harus ditanamkan sejak usia dini", katanya.
Lebih dari itu, Uu juga berharap pengelolaan koperasi saat ini harus melek teknologi agar tidak ketinggalan zaman. "Pelayanan koperasi harus sudah melalui teknologi. Itu memudahkan dalam hal transaksi, memudahkan manajemen, dan memudahkan pengelolaan aset", ucap Uu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
