Pemerintah Mudahkan Investasi Industri Serbuk Karet

Ilham wibowo 19 November 2018 23:52 WIB
karet
Pemerintah Mudahkan Investasi Industri Serbuk Karet
Karet. Dok;AFP.
Jakarta: Pemerintah terus mendorong investasi terutama untuk sektor industri yang pertumbuhannya masih lesu seperti pengolahan crumb rubber atau serbuk karet. Sektor industri ini telah masuk relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan keterbukaan investasi merupakan kebutuhan penting menyeimbangkan potensi besar tanaman karet dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, industri pengolahan karet di Tanah Air hanya muncul satu sejak 2012 hingga saat ini.

"Semua yang dibuka (investasi) dasar pertimbangannya adalah sektor-sektor yang tidak ada peminatnya baik investor asing maupun dalam negari. Misalnya crumb rubber dari 2012 sampai sekarang hanya satu pabrik," ujar Airlangga di kantor Kemenko bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 19 November 2018.

Menurut Airlangga, regulasi kemitraan kini diperjelas peruntukannya untuk bisa menggaet banyak investasi. Penggunaan hasil olahan produk pun bakal ditingkatkan untuk menjaga level harga produksi di tingkat hulu.  

"Selama ini industri ini tidak ada pemain yang masuk sehingga kurang terpacu untuk meningkat padahal harga itu sudah turun dari 2011 dan sampai sekarang turun terus, ini harus dijaga," paparnya.

Lemahnya ketertarikan di sektor industri potensial nasional menjadi fokus utama untuk dibenahi. Kehadiran investasi diyakini bakal mendorong populasi industri yang dampaknya pada pertumbuhan ekonomi.

"Itu kita baca, artinya penawaran yang kita lakukan tidak menarik sehingga perlu dilakukan pendekatan berbeda agar investor dalam maupun luar tertarik," ucapnya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin Ngakan Timur Antara memaparkan produktivitas tanaman karet Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan Malaysia atau Thailand. Produktivitas tanaman karet Indonesia sebesar 900 Kg-1,2 ton per hektare (ha), sedangkan produktivitas negara tetangga bisa mencapai 1,5 ton-2 ton per ha.

"Berdasarkan hasil diskusi diperoleh ide untuk menerapkan sistem pungutan ekspor seperti yang dilakukan di industri kelapa sawit. Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk pengembangan industri karet, peremajaan perkebunan, pelatihan serta promosi dan advokasi," ungkapnya.

Menurut Ngakan, karet alam merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan oleh berbagai macam industri hilir. Karenanya untuk menarik investasi di bidang industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan, pemerintah juga memberikan fasilitas tax holiday.

"Upaya ini sejalan dengan program Kemenperin mengenai hilirisasi industri yang bertujuan memperkuat struktur industri dalam negeri," tandasnya.

 



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id