Kementan Diminta Tunduk pada Data BPS
Peneliti Indef Bhima Yudhistira (Foto: Metro TV)
Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian akhirnya memutuskan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai patokan dalam memetakan kebutuhan impor beras. Hal ini menyusul polemik impor beras akibat perbedaan data di berbagai kementerian/lembaga.

Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan Kementerian Pertanian harus tunduk dengan keputusan tersebut. Artinya, kementerian tak bisa sembarangan lagi mengklaim surplus produksi beras nasional.

"Dalam hal ini Kementerian Pertanian harus tunduk pada data BPS, semua terintegrasi dan tunduk ke data BPS. Tidak bisa asal klaim data," ujar Bhima, saat ditemui Medcom.id, di GoWork Pasific Place, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.
 
Menurutnya impor beras bukan perbuatan haram atau terlarang untuk dilakukan sebuah negara. Tanpa impor, Indonesia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan beras nasional selama belum mencapai swasembada beras.

"Saya bisa katakan impor tidak haram ya asal terencana, atau berdasar fakta/data yang valid," imbuh dia.

Karenanya, Bhima berharap penggunaan data BPS ke depan dapat membuat peta produksi beras nasional menjadi lebih terintegrasi sehingga memberikan kepastian kepada para petani "Jadi tidak ada lagi perbedaan data sehingga petani juga punya kepastian. Rezim ketidakpastian beras harus dirubah menjadi rezim kepastian beras," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan data BPS terkait beras meliputi lahan baku sawah, luas panen per tahun, dan produktivitas petani.

BPS menghitung dari 7,7 juta lahan baku tahun ini, luas panennya mencapai 10,9 juta hektare. Sementara total produksi beras mencapai 32,4 juta ton. Jika konsumsi beras mencapai 29,6 juta ton maka ada kelebihan produksi sebanyak 2,85 juta ton.

"Dampaknya produksi kita tahun ini 32,4 juta ton. Di pihak lain, konsumsi kita terlalu ruwet kalau saya ceritakan satu-satu. Total konsumsi tahun ini 29,6 juta ton. Jadi sebenarnya kalau produksi saja masih ada lebih 2,85 jt ton," kata Darmin di Jakarta, Senin 22 Oktober 2018.



(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id