"Untuk menekan biaya logistik. Mendekatkan. Opsi pelabuhan lain, tidak relevan. Bagaimana kelanjutannya dengan mendekatkan ke kawasan industri yang dilayaninya," kata Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub,
Adolf Richard Tambunan, dalam diskusi Polemik, Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (28/3/2015).
Selain itu, Pelabuhan Tanjung Priok sudah memasuki masa kejenuhan. Sekira 60 persen kargo dari seluruh Indonesia terpusat di sana. Pelabuhan Cilamaya bisa menjadi cadangan, jika pelabuhan terbesar itu mengalami gangguan.
"Misalnya, kalau terjadi kapal karam atau ada sesuatu, perlu back-up pelabuhan Cilamaya. Juga menekan kemacetan Ibu Kota," tukas dia.
Dia menegaskan, pihaknya juga memerhatikan faktor keselamatan dengan melakukan pengujian Amdal. Selain itu, mereka melakukan mitigasi risiko. Meski demikian, pembangunan yang menuai kontroversi ini, akan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi.
"Kami enggak ngotot. Kami menyerahkan pimpinan nasional. Menhub kasih arahan, dilanjutkan. Nanti ada menko Perekonomian, Menko Kemaritiman. Ada pimpinan nasional yang lebih tinggi (kami akan ikuti)," pungkas dia.
Adolf menambahkan, pembangunan ini tidak otomatis menggusur lahan produksi Migas yang sudah berlangsung sejak 1971. Dikatakan dia, pelabuhan dan produksi migas dapat berjalan berdampingan (co-exist). Pelabuhan akan digeser tiga kilometer ke arah barat. Terkait pipa yang dikhawatirkan PHE ONWJ, produsen Migas, akan ada upaya khusus agar tidak terganggu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
