Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Pelabuhan Cilamaya Dibatalkan, Menko Maritim: Tak Ada Kerugian

Tesa Oktiana Surbakti • 03 April 2015 14:38
medcom.id, Jakarta: Setelah melakukan peninjauan, Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya membatalkan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang, Jawa Barat. Keputusan itu diambil lantaran calon lokasi pelabuhan berdekatan dengan fasilitas produksi dan pengolahan minyak dan gas (migas). Salah satunya ialah wilayah kerja Pertamina Offshore North West Jawa (ONWJ) milik PT Pertamina (Persero).
 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo yang ikut dalam rombongan Wapres turut mengamini pembatalan tersebut. Pasalnya lapangan migas di area perairan Karawang terus berkembang.
 
Kendati demikian, dia membantah adanya dugaan yang menyebut pergeseran lokasi Pelabuhan Cilamaya dikarenakan semata-mata keberadaan pipa gas Pertamina. Menurutnya, perpindahan tersebut didasari banyaknya jumlah anjungan dan rig pengeboran minyak di calon lokasi Pelabuhan Cilamaya. Bila terus dibangun, tidak dapat dipungkiri bisa terjadi tabrakan kapal.

"Bukan karena pipa gas Pertamina. Ini kan kita lihat prakiraan produksi migas Pertamina di wilayah tersebut akan meningkat di tahun 2020. Kemungkinan saja ONWJ itu ke depan bisa memerlukan koridor dua kali lipat dari 5 kilometer," tutur Indroyono ditemui di Gedung BPPT, Jakarta, seperti dikutip Jumat (3/4/2015).
 
Indroyono mengungkapkan terdapat 223 anjungan dan 80 sumur di perairan Karawang. Adapun lapangan migas di Cilamaya memproduksi minyak rata-rata sebesar 40 juta barel per hari dan 7 tahun mendatang diproyeksikan meningkat 50 barel per hari.
 
Sebagaimana diketahui, disain Pelabuhan Cilamaya sendiri membutuhkan luas koridor 10 kilometer dengan perincian 5 kilometer mengarah ke barat dan sisanya ke timur. Hal itu guna memudahkan manuver kapal-kapal besar berbobot 200.000 gross tonage (GT) hingga 300.000 GT.
 
Oleh karena itu, jika pembangunan pelabuhan dipaksaan, bakal mengganggu operasi migas di Pantai Jawa khususnya perairan Karawang. Ke depan, pemerintah akan mencari lokasi dengan ketentuan serupa di sekitar wilayah Jawa Barat.
 
"Kita buka lagi petanya, cari kawasan yang bebas anjungan-anjungan minyak dan jalur pertanian. Yang jelas masih di Jawa Barat karena pelabuhan ini kan untuk mengurangi bebasn Pelabuhan Tanjung Priuk yang sudah over kapasitas. Sehingga cargo-cargo ke arah kawasan industri Cikarang dan sekitarnya bisa dari pelabuhan baru," papar dia.
 
Disinggung terkait dampak yang ditimbulkan dari pembatalan pembangunan, Indroyo menepis anggapan tersebut. Sebab, lanjut dia, belum ada realisasi fisik berikut realisasi investasi dari proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya. "Tidak ada dampak ah. Kan baru gambar (desain), belum ada realisasi investasi juga," tukasnya. Lebih jauh dia mengatakan meski bergeser lokasi, prakiraan pembangunan pelabuhan substitusi dari Pelabuhan Tanjung Priuk itu bakal selesai tahun 2020 mendatang.
 
Seperti target semula pada Pelabuhan Cilamaya, menurut dia, pelabuhan tersebut harus selesai sesuai target lantaran di tahun 2020 diproyeksikan Pelabuhan Tanjung Priuk mencapai batas maksimum.
 
"Ini kan hasil tinjauan mau dilaporkan ke kabinet. Setelah itu kita bisa lakukan feasibility study (FS). Tahun depan sudah bisa mulai tender dan 2017 konstruksi bisa dikerjakan. Tahun 2020 pasti selesai, meski ada pengulangan rancangan lagi. Yang penting pelabuhan itu harus aman nantinya," pungkas Indroyono.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WID)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan