Koordinator Tenaga Ahli Wakil Presiden (Wapres) Sofjan Wanandi mengaku kecewa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri tersebut. Menurut dia, seharusnya kebijakan dikeluarkan oleh presiden saja agar tidak terjadi tabrakan antara kementerian yang satu dengan lainnya.
"Saya berharap setiap menteri tak bisa mengeluarkan peraturan yang bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Harusnya presiden saja yang mengeluarkan kebijakan melalui Perpres (Peraturan Presiden) atau Keppres (Keputusan Presiden)," ungkap Sofjan dalam acara Dialog Investasi Nasional di Hotel Ritz Carlton, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2015).
Sebab, lanjut dia, setiap menteri terkadang lupa terhadap kepentingan kementerian lainnya. Bahkan, peraturan yang dikeluarkan oleh menteri bertentangan dengan kebijakan lain karena memiliki kepentingannya sendiri.
Mengingat pemerintah ingin mengutamakan sektor prioritas untuk memajukan perekonomian, Sofjan menyebut masalah pengangguran, kemiskinan dan pembangunan harus diutamakan untuk memajukan perekonomian Indonesia.
"Ini kita harus betul-betul utamakan apa yang menjadi prioritas pemerintah. Jangan karena peraturan kementerian maka kemudian bisa mengganjal sektor prioritas tersebut," papar dia.
Kebijakan melalui kementerian yang mengganjal tersebut, jelas dia seperti pembukaan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Padahal hal itu jelas membuat industri di Indonesia terhambat pertumbuhannya.
"Jangan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung seperti impor hanya karena untuk memenuhi supply dan demand (dalam negeri) agar tercukupi. Ekonomi itu tidak bisa diatur dengan kebijakan, dan disitulah kita harus kerja sama," pungkas Sofjan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
