Saat itu, lanjutnya, ada isu tentang tenaga kerja asing asal Tiongkok yang mendominasi pengerjaan proyek tambang di sana. "Itu karena (tenaga kerja lokal) di sana tidak ada yang siap kerja," ujar Eko, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
Kebutuhan tenaga kerja yang besar pada industri tersebut menyebabkan pengusaha beralih pada tenaga kerja asing dalam rangka membangun pabrik-pabrik pertambangan. Untuk itu, pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian bergerak dengan memfasilitasi pembangunan politeknik untuk menyiapkan SDM di sekitar daerah pertambangan tersebut.
"Saat ini, di tengah hutan itu kami punya politeknik, namanya Politeknik Industri Logam Morowali," ujar Eko.
Pembangunan politeknik tersebut dilakukan dalam rangka perbaikan SDM. Kemenperin juga memberikan insentif kepada politeknik tersebut lewat program diklat 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja).
"Karena ingin mengganti Tenaga Kerja Asing (TKA) itu 100 persen. Supaya setelah TKA selesai membangun pabrik, mereka pindah ke negaranya," ujar Eko.
Pemerintah berharap dengan adanya politeknik tersebut, pelan-pelan sektor tenaga kerja asing yang mengoperasikan pabrik bisa digantikan oleh anak-anak bangsa. Menurut Eko kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri Morowali cukup besar. Pada sektor utamanya sekitar 25 ribu orang, sedangkan tenaga pendukungnya sekitar 25 ribu orang.
"Itu diluar 50 ribu orang yang datang ke sana untuk bekerja mulai dari tukang cukur rambut sampai buka warung. Mereka menyuplai telur, ayam, karena makanan gratis di dalam pabrik itu," ujar Eko.
Kawasan pabrik yang memiliki luas kurang lebih 3.000 hektare itu sekarang sudah penuh dengan pabrik seluas 2.000 hektare. Terdapat juga bandara dan pelabuhan di dalam kawasan industri itu. Artinya, menurut Eko, Indonesia sangat diuntungkan karena jadi produsen baja paling efisien penyerapan tenaga kerjanya di dunia.
"Itu kami dorong untuk mempelajari teknologinya, sehingga kita bisa dorong produktivitas bangsa ini semakin baik," ujar Eko, seraya menambahkan akibat besarnya tenaga kerja kontribusi pajak di kawasan itu mencapai angka Rp2,03 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
