Vice President Coorporate Communication Pertamina, Wianda Arindita Pusponegoro, mengungkapkan, di daerah tersebut, Pertamina memiliki 400 jaringan pipa, 200 anjungan minyak dan gas (migas), serta pipa yang ada di bawah permukaan laut. Ini yang harus dipertimbangkan, karena jika pemerintah tetap ingin membangun Pelabuhan Cilamaya, maka pemerintah harus menanggung beban yang ditimbulkan.
"Ini yang harus dipertimbangkan, karena mereka saling terkoneksi. Jadi kalau ada kejadian di satu tempat, maka tentunya berdampak ke tempat lain," papar Wianda dalam silaturahmi dengan media di Sate Khas Senayan, Jalan Kebon Sirih No 31 A, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2015) malam.
Lebih lanjut, ia mengatakan, paling penting yang harus diperhatikan adalah pasokan bahan bakar minyak (BBM) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dalam sehari, Pertamina memasok kepada PLN sekitar 140 bilion british thermal unit per day (bbutd).
Selain itu, sambung Wianda, Pertamina juga memasok bahan bakar kepada Pupuk Kujang, Krakatau Steel serta 27 industri yang ada di kawasan di Cilamaya, Jawa Barat tersebut.
"Jadi ini semua yang kami laporkan dan diskusikan ke tim, salah satunya Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Tapi kami harap kami terus melakukan komunikasi secara terbuka dan pemberian informasi secara terus menerus supaya nanti apa yang jadi keputusan pengambil kebijakan benar-benar memang sudah lengkap informasinya," kata dia.
Wianda menambahkan, pemerintah juga harus mempertimbangkan dari segi aspek keselamatan. Pasalnya, selama kurun waktu tiga tahun, 2011-2014, terdapat 53 kapal yang terdampar di lokasi yang terdapat jaringan pipa-pipa milik Pertamina.
"Ada sekitar 53 kapal yang terdampar di lokasi tersebut, karena di lokasi itu terdapat pipa-pipa. Ini yang jadi perhatian bersama, bukan hanya Pertamina tapi juga dari regulator," papar dia.
Pembangunan Pelabuhan Cilamaya juga berdampak secara langsung kepada para masyarakat sekitar. Meski Pertamina sudah berkomunikasi dengan pemerintah dan warga setempat, namun hal ini harus menjadi perhatian pemerintah.
"Kita komunikasi dengan Pemkab (Pemerintah Kabupaten). Kita juga komunikasi ke masyarakat karena ada areal persawahan yang nanti tergusur akibat pembangunan pelabuhan tersebut. Kita terus melakukan pendekatan secara intens kepada para pengambil kebijakan ini," pungkas Wianda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
