"Kami sudah menginvetarisasi, kita punya lahan 22.000 ha yang bisa ditanami buat garam. Garam itu sudah sebagian dibuat, tapi tidak pakai teknologi yang bagus sehingga kualitasnya mungkin hanya 80 persen, seharusnya 94-97 persen," katanya di Kemenko Kemaritiman Jakarta, dikutip dari Antara, Senin 14 Agustus 2017.
Luhut menyebut 22.000 ha lahan garam itu tersebar di seluruh Tanah Air, terutama di Nusa Tenggara Timur yang memiliki hampir 15.000 ha dan sisanya tersebar di Jawa, Madura dan Jeneponto (Sulawesi Selatan). Luasan lahan garam itu dihitung berdasarkan status potensi baru dan yang telah ada.
"Itu sudah ada dan baru. Tadi Menteri Sofyan Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) juga sudah menjelaskan potensi daerahnya," katanya.
Mantan menko polhukam itu menuturkan, karena Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sudah memiliki teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas garam, maka pemerintah ingin agar teknologi bisa segera diterapkan.
Pemerintah bersama PT Garam (Persero) akan menyusun program mengenai rencana pengembangan dan implementasi program peningkatan produktivitas garam itu.
"Kami harap Selasa depan (22 Agustus) sudah ada konsep berapa lama bisa mulai beroperasi dan kapan kira-kira kita bisa menghentikan impor. Juga berapa struktur biaya produksi garam agar petani tidak dirugikan," jelasnya.
Luhut menambahkan, pengembangan 22.000 ha lahan garam itu akan dilakukan secara paralel dengan melakukan modernisasi.
Kendati demikian, diakuinya wilayah Indonesia timur akan mendapat prioritas karena kualitas air laut yang lebih baik dibandingkan di sekitar wilayah Jawa Tengah yang sudah banyak terkontaminasi.
"Mereka lagi hitung, nanti kita akan gabung PT Garam dengan rakyat. Rakyat itu yang petani kecil akan dibikin dalam kelompok koperasi supaya efisien dan dibikin perusahaan sendiri, terdaftar, punya sahamnya di situ," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
