CORE: DNI Harusnya Tak Asal Revisi

Annisa ayu artanti 21 November 2018 16:49 WIB
daftar negatif investasi
CORE: DNI Harusnya Tak Asal Revisi
Illustrasi. MI/MOHAMAD IRFAN.
Jakarta: Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal heran dengan revisi kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dikeluarkan pemerintah pekan lalu. Menurut Faisal, kebijakan DNI ini harusnya dipikirkan secara matang tak asal revisi.

"Nah DNI ini terus terang agak heran, dengan dekeluarkannya paket ke-16 menjelang akhir ke pemerintahan," kata Faisal di Gedung Graha Niaga, Jakarta, Rabu, 21 November 2018.

Faisal menuturkan seharusnya pemerintah lebih jeli dan seksama dalam membuat kebijakan. Pemerintah pun harus lebih terbuka mengapa selama ini kebijakan terkait DNI tidak berjalan optimal.

"Jadi pemerintah harus berkaca harus kajiannya lebih tajam. Apakah karena kurang luas proporsi DNI-nya atau tax holiday-nya atau ada permasalahan yang lain," tukas dia.

Menurutnya, beberapa permasalahan yang membuat investor relatif enggan berinvestasi lantaran Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara lain. Kontestasi kebijakan yang ada di Indonesia masih dinilai kurang, lalu permasalahan dengan adanya otoritas pusat dan daerah, dan permasalahan pembebasan lahan.

"Jadi menurut saya kalau permasalahan yang mendasar yang memengaruhi investasi ini tidak diselesaikan, dengan DNI bisa jadi tidak efektif lagi," ujar dia.

Di sisi lain, lanjut Faisal, pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan apakah setelah masuknya investasi ke Indonesia memperkaya nilai tambah. Faisal menekankan, hal tersebut penting karena itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi jangan sampai investasi asing itu masuk tapi nilai tambah yang diciptakan sebagian besar kembali keluar. Nah, kita ingin dia stay di dalam negeri," pungkas dia.



(SAW)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id