Ilustrasi -- FOTO: Antara/IGGOY EL FITRA
Ilustrasi -- FOTO: Antara/IGGOY EL FITRA

Biodiesel Dikhawatirkan Terjegal Aturan Teknis

Ade Hapsari Lestarini • 02 Juli 2015 18:37
medcom.id, Jakarta: Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) membutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah. Jika tidak ada aturan yang menyeluruh, maka dari hulu hingga hilir justru akan menghambat.
 
Chairman Indonesia Institute for Clean Energy Lulu Sumiarso mengatakan pengembangan bioenergi atau BBN harus dilakukan dalam jangka panjang. Serta tidak bisa dengan kebijakan sesaat tanpa diikuti aturan lainnya.
 
"Saya tidak yakin apakah sekarang ada stretegi atau tidak untuk itu perlu dibuat strateginya karena menghadapi energi. Kebijakan tanpa diimbangi peraturan akan menghambat," kata Lulu, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Menurut dia, kebijakan secara menyeluruh hingga ke pemerintah daerah sangat diperlukan karena dukungan pemerintah daerah, sehingga diperlukan untuk memfasilitasi pemasaran biodiesel.
 
"Pengembangan bioenergi ini terkesan mahal jika dibandingkan dengan harga BBM di Jakarta dan jawa. Akan tetapi jika dibandingkan dengan harga BBM di lokal setempat misalnya Papua tentunya tidak akan mahal," tambah Lulu.
 
Dia mengatakan, pemerintah sudah seharusnya menentukan ke mana arah kebijakan energi dan pengembangan BBN tersebut sehingga arah peraturan pendukungnya yang ditetapkan bisa terarah.
 
"Harus ada visi energi yang jelas dan menyeluruh mengurangi peran energi fosil. Seperti pada orkrestra siapa melakukan apa untuk mewujudkan visi tersebut," tegasnya.
 
Salah satunya adalah mengenai penetapan Harga Indeks Pasar Biodiesel. Apa pun kalkulasi ekonominya, pembuat kebijakan teknis harus mengingat semangat dasarnya adalah mengembangkan BBN dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan