Beberapa menteri ekonomi mengakui, kinerja mereka masih belum maksimal dalam merealisasikan target. Salah satunya adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi menjadi 4,71 persen di kuartal I-2015 dari 5,02 persen pada kuartal IV-2014.
Pengamat dari Institute for Development of Economics and Finances (INDEF) Enny Sri Hartati mengungkapkan, Presiden Jokowi sebagai pemegang penuh keberlangsungan jabatan para menteri harus melihat realita saat ini. Pasalnya, pencapaian kinerja menteri perekonomian selama tiga bulan ini jeblok.
"Reshuffle adalah kewenangan Jokowi. Tapi harus diidentifikasi realisasi pertumbuhan ekonomi kita, karena pencapaiannya justru anjlok, bukan melambat lagi," ujar Enny, dalam Dialog Investasi Efektifitas Kebijakan Insentif dalam Mendorong Pertumbuhan Investasi, di kantor BKPM, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).
Lebih jauh ia menjelaskan, faktor penyebab perlambatan ekonomi Indonesia bukan saja berasal dari eksternal seperti pelemahan ekonomi dunia, namun juga karena penyerapan belanja pemerintah yang kurang maksimal.
"Kalau pemerintah tidak mencampuri atau mengganggu daya beli masyarakat, maka baseline pertumbuhan ekonomi kita masih bisa lima persen. Artinya, jika ekonomi hanya 4,71 persen, ada kebijakan ekonomi pemerintah yang mendistorsi," ungkap dia.
Dalam hal ini, Enny menyalahkan Tim Ekonomi Jokowi-JK yang tak mampu bekerja secara maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kalau tim ekonominya cakap dalam bekerja, ekonomi kita bisa tumbuh lima persen. Jadi kalau tidak cakap, ya harus di-reshuffle," pungkas Enny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
