"Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan yang lebih rinci terkait penyederhanaan regulasi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). REI terlibat aktif dalam memberikan masukan," kata Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (22/6/2016).
Menurut dia, sebagai asosiasi properti terbesar, REI akan mendukung segala upaya pemerintah menciptakan regulasi yang bertujuan guna meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Apalagi selama ini, pemerintah selalu menempatkan REI sebagai salah satu mitra utama yang memberikan masukan melalui dialog dan diskusi untuk merancang kebijakan di sektor properti.
Ia menambahkan, REI sangat mengapresiasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyadari sektor properti merupakan salah satu lokomotif pembangunan ekonomi yang ikut mempengaruhi 174 industri terkait lainnya.
"Sejauh ini upaya deregulasi sektor properti yang dilakukan pemerintah sudah positif dan diharapkan dapat memberikan dampak yang meluas terhadap pembangunan ekonomi nasional pada masa yang akan datang," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pembentukan kelompok kerja (Pokja) untuk pemantauan deregulasi telah efektif untuk mempercepat penyelesaian peraturan yang masih menghambat implementasi paket kebijakan ekonomi.
"Pokja ini responsnya baik, walaupun belum semuanya selesai, tapi menunjukkan adanya perkembangan," kata Darmin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
