"Kita melihat bahwa 75 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di 2035. Perlu ada masterplan untuk pengembangan smart city," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Festival Smart Money Smart City, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).
Sementara itu, berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pertumbuhan di Asia akan didorong di daerah perkotaan. Bahkan, angka tersebut mencapai 80 persen dari total pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, BI berharap agar pemerintah baik pusat maupun daerah bisa meningkatkan daya saing perkotaan agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini juga harus selaras dengan rencana jangka panjang pemerintah.
"Smart city itu tentu pertama harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Tentang kawasan perkotaan, disiapkan Bappenas dengan penyesuaian Undang-Undang, APBN juga, itu akan baik sekali," jelas dia.
Sebenarnya, lanjut Agus, Indonesia sudah memiliki banyak calon smart city. Misalnya saja, Kalimantan yang memiliki Balikpapan, Bontang, dan Banjarmasin. Kemudian di Sulawesi ada kota Makassar dan Manado. Serta di Jawa, ada Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Dirinya menambahkan, terdapat enam komponen utama, yaitu smart city, smart living, smart people, smart mobility, smart environment dan smart governance. BI punya peran untuk mendorong sistem pembayaran (smart payment) baik antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat.
"Ini kita juga lihat beberapa kota menggunakan APBD dengan efisien sekali, semua nontunai, pajak dan restribusi juga dengan sistem elektronik. Ini dimulai ke penerima bantuan sosial. Ini kita lakukan secara nontunai," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
