Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Luhut: Pemerintah tak Ingin Ada Kecurangan di Proyek LRT Jabodebek

Desi Angriani • 08 Desember 2017 22:15
Jakarta: Pemerintah memastikan proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) berjalan tepat waktu dengan menggunakan struktur existing sesuai dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017. Sedikitnya dana sebesar Rp27,5 triliun dibutuhkan untuk merampungkan proyek tersebut pada 2019.
 
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan proses pelaksanaan pembangunan proyek LRT ini akan dilakukan secara transparan. Pemerintah tak ingin kecurangan lantaran dana yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan subsidi.
 
"Kita ingin membuka secara transparan prosesnya di sini termasuk keretanya yang dipakai apa.  Pemerintah tak ingin ada kecurangan dalam proyek LRT," kata Luhut dalam sebuah jumpa pers di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat malam, 8 Desember 2017.

PT KAI selaku penanam modal akan menerima PMN sebesar Rp7,6 triliun, Jaminan Pemerintah, Bantuan dan Subsidi dalam pengoperasiannya agar harga tiket LRT ini terjangkau. Sementara Adhi Karya telah menerima PMN Rp1,4 triliun yang ditujukan untuk proyek LRT.
 
"Kami meminta Adhi Karya akan menggunakan PMN tersebut ditambah pendanaan dari pihak ketiga untuk berinvestasi dalam sebagian prasarana proyek LRT ini. Sehingga tercipta keseimbangan rasio modal dan investasi yang digunakan oleh KAI dan Adhi Karya," tutur dia.
 
Sementara itu perhitungan pembagian keuntungan untuk proyek Transit Oriented Development (ToD) sedang dikaji oleh konsultan PwC dan ditargetkan rampung pekan ini. Untuk ToD lain yang diinisiasi oleh pihak lain terkait dengan LRT Jabodebek juga diwajibkan memberi kontribusi keuntungan kepada KAI.
 
"Pemerintah akan mengeluarkan regulasi untuk mengatur hal ini. Kita enggak mau hanya beli barang saja enggak jelas. juga nanti kembangkan itu dan pada proyek selanjutnya bisa digunakan," kata Luhut.
 
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan Kemenhub akan menyiapkan peraturan berkaitan dengan biaya operasi selama PT KAI menggunakan subsidi dari pemerintah.
 
"Sekarang memang BUMN tapi ke depannya bisa bumn swasta atau BUMD dengan swasta," imbuh dia.
 
Proyek LRT ini diharapkan dapat membantu masalah kemacetan di wilayah Jabodebek, terutama sepanjang jalur Cibubur-Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Bekasi Timur-Cawang. Oleh karena itu, kami akan menginformasikan secara berkala kepada masyarakat perkembangan proyek pembangunan ini.
 
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AHL)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan