Sayangnya dari 14 nama calon yang ada saat ini mayoritas merupakan pejabat di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini membuat pimpinan OJK yang akan datang tak jauh berbeda dengan mereka yang pada saat ini masih menjabat.
"Memang cukup menarik kemarin praktis dari BI dan Kemenkeu. Calon sekarang pun dari BI dan Kemenkeu. Saya enggak tahu itu yang paling tepat atau enggak," kata dia di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 29 Mei 2017.
Dirinya menambahkan, idealnya pengawas lembaga keuangan adalah praktisi yang benar-benar mengerti kebutuhan pasar. Hal ini juga dimaksudkan agar kebutuhan lembaga keuangan bisa diakomodir serta adanya interaksi yang lebih baik dengan pelaku usaha.
"Jika dilihat di semua negara, Inggris dari 12 anggota, 6 orang berasal dari praktisi pasar. Australia, dari 4 anggota, 3 orangnya anggota pasar. Belanda, dari 4 anggota, 3 orangnya dari pasar. Jerman dari 5 anggota, 3 orangnya dari pasar. Hampir semuanya dari praktisi," jelas dia.
Lebih lanjut, Tito menilai jika tantangan yang akan dihadapi oleh OJK ke depannya akan semakin berat. Bukan hanya mengatur, mengawasi, menyidik, tetapi OJK juga harus memiliki operasi yang efektif secara teknis.
"Pada dasarnya ada efektifitas operasi secara teknis yang masih harus dijalankan oleh OJK. Misal pengaturan mengenai SBN yang harus dibeli asosiasi dana pensiun, efektifitas perusahaan listed, itu dijalankan oleh OJK," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
