Investor tak Perlu Resah dengan Status Batam
Seminar nasional bertema kebangkitan ekonomi Batam-Provinsi Kepri untuk industri Indonesia. MTVN/Anwar Sadat Guna.
Batam: Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto meminta pelaku usaha dan investor di Batam tidak perlu resah terhadap status kawasan ekonomi Batam saat ini. 

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat tampil sebagai pembicara dalam seminar nasional bertema "Kebangkitan Ekonomi Batam - Provinsi Kepri untuk Industri Indonesia" di Aston Batam Hotel and Residence, Kota Batam, Provinsi Kepri.

Airlangga memastikan pemerintah telah memiliki solusi dan kebijakan untuk menjadikan kawasan Batam kompetitif. Pemerintah berkeinginan menjadikan Batam menarik sebagai kawasan tujuan investasi. 

"Jangan kita mempersulit iklim (usaha) sendiri sehingga menyebabkan investor takut masuk ke Batam. Pemerintah tentunya sudah memikirkan yang terbaik bagi Batam. Terkait rencana status KEK Batam, saya tak ingin menyinggung terlalu jauh," ungkap Airlangga,  Jumat, 16 November 2018. 

Airlangga menegaskan keputusan status kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk Batam masih diproses pemerintah pusat. KEK akan berlaku apabila aturannya telah terbit.

"Jika hukum (status KEK) belum ditandatangan, artinya belum ada kebijakan yang bisa diberlakukan. Jadi investor tak perlu khawatir dan resah," ujar dia. 

Saat ini industri pengolahan manufaktur masih menjadi penopang utama perekonomian di Batam, termasuk perdagangan dan jasa, serta konstruksi. Perlahan namun pasti, industri lain juga mulai berkembang pesat di Batam. Di antaranya industri digital, pariwisata, dan MRO atau industri perawatan pesawat. 

"Tentunya kita juga tidak meninggalkan industri lain, seperti industri galangan kapal (shipyard), offshore, termasuk migas. Nah yang terbaru adalah industri digital dimana Batam kini menjadi salah satu kawasan tujuan investasi industri digital dengan hadirnya Nongsa Digital Park," tutur Airlangga. 

Dengan tumbuhnya industri di Batam, dia yakin investasi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam bergairah lagi. Terkait masih adanya kendala perizinan yang dihadapi investor, Airlangga meminta agar persoalan tersebut segera diselesaikan. 

"Perizinan harus bisa diselesaikan karena ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi industri. Investor tentunya sangat membutuhkan kepastian hukum, terutama menyangkut perizinan di suatu daerah," tegas Ketum Partai Golkar ini.

Asisten II Pemprov Kepri Syamsul Bahrum mengatakan pemerintah daerah tentu akan mencari solusi terbaik terkait status Batam. Bahkan sesuai arah kebijakan pemerintah pusat terkait status kawasan untuk luar Pulau Batam, penerapan KEK akan diberlakukan di Pulau Galang, kawasan baru yang bukan merupakan wilayah pemukiman.  

"Kenapa demikian? karena insentif akan diberikan ke pengusaha, bukan kepada penduduk. Dewan Kawasan juga terus mencari solusi terbaik bagi Batam, mengingat kawasan Batam masuk dalam prioritas pembangunan di Provinsi Kepri," tutur Syamsul. 

Sementara itu Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan kepastian hukum berinvestasi di Batam perlu mendapat perhatian bersama. Investor yang masuk ke Batam perlu mendapatkan kepastian hukum saat berinvestasi di Batam. 

"Hal utama yang mereka tanyakan adalah perizinan. Perizinannya apa saja, berapa lama pengurusannya, dan bagaimana tata cara pengurusannya. Artinya, dengan kehadiran perizinan secara online saat ini, harusnya bisa memberikan kemudahan bagi investor," ujar Lukita.

Lukita mengatakan harusnya perizinan tidak lagi menjadi kendala investasi. Apalagi Batam dikenal sebagai tembat yang strategis dan nyaman bagi investor.

"Saat ini kami mencatat, nilai investasi yang masuk ke Batam mencapai sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun dari puluhan investasi PMA maupun PMDN," ujar Lukita. 

Perlu diketahui Keresahan pelaku usaha dan investor di Batam dipicu oleh rencana pemerintah menerapkan status KEK di Batam. Batam akan dibagi dalam beberapa zona KEK, hal itu dianggap tidak menguntungkan dan tidak berpihak pada pelaku usaha yang selama ini sudah merasakan manfaat Batam sebagai kawasan FTZ. 

"Kami butuh komitmen dan konsistensi pemerintah. Seiring tumbuhnya investasi dan kembalinya kepercayaan industri terhadap investasi di Batam, status kawasan Batam sebagai FTZ tidak lagi diubah. Bahkan jika perlu diperkuat lagi agar iklim investasi di Batam semakin bergairah," ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri AKhmad Maruf Maulana.  

Sebagai bentuk dukungan terhadap status FTZ, sambung Maruf, belum lama ini seluruh asosiasi dan himpunan pengusaha di Batam menolak rencana penerapan KEK di Batam. Seluruh asosiasi pengusaha di Batam justru menginginkan status FTZ.

"Harapan kami agar pemerintah komitmen. Jangan sampai rencana penetapan KEK menjadikan kepecayaan investor terhadap iklim investasi di Batam menurun. Pelaku usaha di Batam telah berupaya keras membangkitkan lagi perekonomian di Batam. Hasilnya, beberapa investor asing atau PMA masuk ke Batam," pungkas Maruf.

Hadir dalam acara seminar nasional ini, Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Institue for Develompment of Economics and Finance (Indef) Enny Hartati, tokoh pers Marganas Nainggolan, perwakilan Polda Kepri, asosiasi dan himpunan pengusaha, pelaku UMKM, pengelola kawasan industri, stakeholders, dan mahasiswa. 



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id