"Terlepas dari intervensi BI adalah berani enggak BI dan pemerintah membuat keputusan agar seluruh transaksi yang terkait dengan ekspor menggunakan mata uang rupiah," ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia, ditemui di kediaman Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.
Menurutnya pemerintah membutuhkan keberanian dalam mengurangi penggunaan USD dan meningkatkan transaksi dalam bentuk rupiah. Hal itu termasuk meminta perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan relaksasi dan menjadikan rupiah sebagai skala prioritas alat tukar.
"Transaksi wajib memakai rupiah itu jauh lebih penting untuk alternatif sekarang," imbuhnya.
Sebab itu, Bahlil mengimbau, para pengusaha di bidang ekspor maupun para eksportir untuk mendukung penguatan rupiah dengan mengurangi transaksi dalam bentuk USD. Hal ini dipercaya dapat menjaga kestabilan kurs rupiah.
"Kalau kita pergunakan rupiah pasti pengusaha eksportir enggak setuju tetapi kita hari ini tidak bicara pada konteks untung atau tidak untung tapi kita bicara dalam konteks kenegaraan. Selama itu tidak rugi boleh saya pikir kita menolong untuk ekonomi bangsa," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
