Peternak Minta Jagung Diprioritaskan untuk Dalam Negeri
Ilustrasi: Petani jagung. Foto: Antara/Aji Styawan
Jakarta: Kebijakan Kementerian Pertanian mengekspor jagung dinilai tidak didasarkan atas perhitungan yang matang. Terutama dalam menjaga ketersediaan kebutuhan dalam negeri. 

Pasalnya, hingga saat masih terjadi kekurangan pasokan yang disebabkan menurunnya produksi jagung akibat musim kemarau. Presiden Peternak Layer Nasional, Ki Musbar Mesdi, berharap pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan jagung untuk dalam negeri. 

"Dianjurkan, demi kepentingan nasional, ekspor jagung dihentikan," kata Presiden Peternak Layer Nasional, Ki Musbar Mesdi, seperti dilansir Antara, Jumat, 14 September 2018.

Alasan Kementan mengekspor jagung disebut karena terjadi surplus panen. Namun, Musbar mempertanyakan validitas data surplus tersebut. Menurutnya, hal itu tidak sejalan dengan menurunnya harga dan ketersediaan jagung di pasaran. 

"Peternak unggas dan produsen pakan ternak masih terjerat harga jagung yang relatif tinggi," katanya. 

Target dan capaian yang disebutkan oleh Kementan sampai saat ini pun, kata Musbar, belum dapat menekan harga jagung. Seharusnya, lanjut dia, ketika panen tinggi harga di pasaran menurun.

Tahun ini pemerintah menargetkan produksi jagung sebesar 33 juta ton, naik sekitar 10 juta ton dari 2017. Sementara kebutuhan jagung untuk peternak dan pakan ternak sekitar 9 juta ton per tahun.

"Artinya, kalau kita hanya butuh 9 juta ton, sementara produksi nasional 23 juta ton (tahun 2017), harusnya harga jagung sekitar Rp3 ribuan, tapi ini tidak pernah mencapai angka segitu. Di atas Rp 3.700 sampaI Rp 4 ribu lebih. Kalau misalnya produksinya berlebih, pasti murah dan mudah," kata dia.

Di sisi lain dia menegaskan keberadaan jagung sangat berefek terhadap keberlangsungan sektor peternakan. "Kelangsungan hidup 1,8 juta peternak unggas nasional dipertaruhkan di sini. Kalau tidak ada jagung, ayam tidak bertelur, suplai telur ke pasar juga kurang," jelasnya.

Praktik biasa

Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menegaskan ekspor jagung yang dilakukan Kementan adalah hal yang biasa dan sudah berlangsung bertahun-tahun.

"Kalau bicara ekspor jagung ke Filipina itu kan border trading area, masalahnya sederhana. Jagung itu kalau dikirim dari Gorontalo ke Jabotabek jadi mahal, jadi di ekspor ke Filipina. Ini sudah berlangsung puluhan tahun namun tidak terekspos, jadi bukan prestasi," ujarnya.

Ia mengatakan permasalahan jagung muncul ketika kebutuhan jagung dalam negeri untuk pakan ternak kurang. "Masalah ketersediaan muncul ketika jagung di Jawa tidak cukup. Saran saya kalau pemerintah mau impor, ya impor saja, impor ini bukan hal yang haram karena ada kebutuhan jagung untuk peternak," tuturnya. 

Yeka mengatakan pemerintah seharusnya bisa menghitung berapa besar keuntungan atau kerugian jika impor jagung dilakukan demi menekan harga pakan ternak. 

Menurutnya, ketika harga jagung murah, baik impor ataupun berasal dari dalam negeri, maka manfaat untuk dalam negeri juga besar. 

"Coba hitung maslahat secara ekonominya, harga daging ayam jadi murah, harga telur ayam murah, masyarakat daya belinya tinggi, jadi yang ditolong peternak ayam sampai konsumen. Negara juga akan dapat keuntungan dari pajak pengusaha dan konsumsi yang tinggi," tuturnya. 

Menanggapi hal ini, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pangan dan Agribisnis Kemko Perekonomian Musdalifah mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan semua sektor. 

"Memang soal jagung kami sudah rapat bersama Kementerian Pertanian. Mereka memaparkan bahwa ada sentra-sentra produksi (jagung), lokasi-lokasinya di mana saja, nah ini akan kita evaluasi,” ujarnya.

Musdalifah mengatakan evaluasi akan dilakukan Kemenko Perekonomian pekan depan dan akan terlihat langsung fakta sebenarnya. Menurutnya, Kemenko Perekonomian akan meninjau langsung ke lapangan soal keberadaan jagung ini.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id