Permintaan pertama yang diajukan adalah bank konstruksi. "Dalam rangka membantu pengusaha diperlukan sumber dana. Kami berharap supaya pemerintah membentuk bank konstruksi supaya memberikan akses permodalan secara cepat, mudah dan murah," ujar Iskandar dalam sambutannya pada rapat pimpinan nasional Gapensi di Hotel JWS, Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2014).
Selain meminta pemerintah membentuk bank konstruksi, kata Iskandar, Gapensi juga mengharapkan pemerintah dapat menerbitkan regulasi yang jelas. "Regulasi yang bisa mengatur dengan tegas, selaras, dan punya pengawasan yang terpadu, agar terjadi harmonisasi regulasi jasa konstruksi," cetus dia.
Hal ini, kata dia, diperlukan lantaran ada sejumlah regulasi yang membingungkan. Sehingga, membuat pengusaha konstruksi terkadang harus berurusan dengan masalah hukum. "Kriminalisasi terhadap penyedia jasa konstruksi, akibat pemberlakuan hukum yang tidak seimbang. Gapensi membutuhkan pemerintah agar pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang jaksa konstruksi," tukasnya.
Tak hanya itu, kata Iskandar, pemerintah juga diharapkan dapat menerbitkan regulasi jasa kontruksi dengan memberi kesempatan kepada pengusaha menengah dan kecil. "Agar pengusaha menengah dan kecil dapat kesempatan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
