15 Menteri Bahas Perpres Pengadaan Lahan di Kemenko Perekonomian

medcom.id, Jakarta: Sebanyak 15 menteri Kabinet Kerja dan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkumpul di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Berkumpulnya menteri-menteri ini bukan tanpa sebab, karena akan menggelar rapat koordinasi guna membahas revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum.
 
Namun, rapat tersebut disinyalir membahas masalah pengadaan tanah untuk PT PLN (Persero) dalam membangun 35.000 mega watt (MW). Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pembahasan rapat tersebut difokuskan untuk pengadaan lahan yang banyak menghambat investasi pembangunan pembangkit listrik. Saat ini, banyak pembangunan pembangkit listrik yang terkendala pembebasan lahan.
 
"Ini bahas aturan masalah lahan. Bahas pengadaan lahan," ujar Sofyan ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2015).

Dia berharap permasalahan lahan untuk pembangkit listrik seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah berkapasitas 2x1.000 Mega Watt (MW) senilai USD4 miliar tidak tehambat. "Iya, termasuk itu. Semoga selesai itu urusan," harap dia.
 
Menurut pantauan Metrotvnews.com, selain Dirut PLN, hadir pula beberapa menteri Kabinet Kerja dan perwakilan kementerian, antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto serta Kepala BKPM Franky Sibarani.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News