Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. FOTO: MI/RAMDANI
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. FOTO: MI/RAMDANI

Menteri Edhy Optimalkan Sentra Perikanan Berdayakan Natuna

Ekonomi kelautan dan perikanan Laut Natuna Utara
Antara • 16 Januari 2020 08:45
Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengoptimalkan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang telah dibuat dalam rangka memaksimalkan pemberdayaan sumber daya Laut Natuna. Hal itu dianggap penting untuk kepentingan nasional dan khususnya nelayan lokal.
 
"Sekarang ada SKPT yang sudah dibangun pemerintah. Ke depan kita akan terus optimalkan SKPT ini," kata Menteri Edhy, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Menteri Edhy telah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna, seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, gudang pendingin (cold storage), solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mencontohkan, sebelumnya sudah ada bantuan kapal yang berbahan fiber, tetapi ternyata nelayan setempat inginnya kayu. "Kami sudah diingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," ucapnya.
 
Kedepannya, Menteri Edhy menyebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berkoordinasi pula dengan pemda agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan.
 
Sebelumnya, pengamat kebijakan kemaritiman Moh Abdi Suhufan menginginkan kebijakan pemerintah dapat lebih memprioritaskan nelayan lokal dibandingkan dengan nelayan dari daerah lainnya dalam rangka memberdayakan potensi sumber daya alam di kawasan perairan Natuna.
 
"Prioritaskan nelayan lokal dengan tingkatkan kapasitas mereka dan berikan pendampingan," kata Abdi Suhufan.
 
Menurut Abdi Suhufan, untuk peningkatan kapasitas seperti penambahan kapal penangkap ikan dari luar daerah Natuna memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Belum lagi, lanjutnya, perlu pula pengawasan yang baik sebab dengan karakteristik perairan kepulauan seperti Natuna berpotensi terjadi pelanggaran zonasi tangkap oleh kapal besar.
 
"Jadi memang kekhawatiran nelayan Natuna beralasan, kalau kapal besar terlalu banyak nanti terjadi konflik zonasi tangkap. Di Anambas beberapa tahun selalu sudah terjadi dan nelayan di sana akhirnya melakukan protes," pungkas Abdi Suhufan.
 

(ABD)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif