Ilustrasi. (FOTO: AFP)
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

KPPU Bakal Sidangkan Perkara Diskriminasi Mitra oleh Grab dan TPI

Ekonomi grab kppu
Eko Nordiansyah • 18 Juli 2019 12:50
Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menggelar sidang terkait dugaan praktek binis tak sehat yang dilakukan Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI). KPPU menilai ada dugaan perlakuan diskriminatif terhadap driver dari TPI oleh Grab.
 
Anggota Komisioner KPPU Guntur S Saragih mengatakan persidangan akan digelar dalam waktu dekat. Menurutnya, TPI yang menaungi beberapa driver mendapatkan prioritas dari Grab dibandingkan para pengemudi mandiri yang tidak bergabung di TPI.
 
"Grab melakukan driskriminasi terhadap driver mandiri dan ini termasuk kepada pelanggaran perusahaan tidak sehat. Para driver di TPI itu mendapat prioritas jadi tidak sehat dengan driver yang mandiri," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPPU, lanjut dia, sudah menjadwalkan sidang perkara usaha persaingan tidak sehat terhadap Grab dan TPI. Pasalnya kedua pihak diduga telah melakukan persekongkolan usaha yang merugikan driver (pengemudi) mandiri Grab roda empat (Grab car).
 
Dirinya menambahkan, nantinya majelis komisi akan memutuskan apakah Grab maupun TPI bersalah atau tidak. Pada saat yang sama, KPPU akan memberitahukan besaran denda yang harus dibayarkan jika memang keduanya terbukti melanggar persaingan usaha.
 
"Langkah KPPU akan menyidang dan memanggil semua pihak. Selain itu menjadi kewenangan majelis yang menyidangkan, apakah memutuskan bersalah atau tidak bersalah, berikut dengan besaran dendanya. Kalau memang itu bersalah maksimum Rp25 miliar," jelas dia.
 
Guntur menjelaskan, seharusnya baik driver dalam naungan TPI ataupun mandiri memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan konsumen. Jika ini yang dilakukan, maka akan menimbulkan persaingan yang sehat antar para mitra pengemudi.
 
Di samping kasus ini, KPPU juga tengah menyelidiki adanya pelanggaran persaingan tidak sehat oleh OVO. Pasalnya ada indikasi jika penyedia jasa pembayaran ini memberikan fasilitas beberapa tempat parkir di sejumlah mal sehingga diduga melakukan monopoli parkir.
 
"Belum ditentukan siapa pelapornya. Namun jika ada indikasi beberapa tempat parkir dan pelaku usaha memberikan prioritas konsumennya hanya menggunakan OVO saja, maka ini melanggar," ungkapnya.
 

(AHL)

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif