Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. FOTO: MI/SUSANTO
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. FOTO: MI/SUSANTO

Pedagang Online Wajib Punya Izin Usaha

Ekonomi e-commerce pajak e-commerce ecommerce
Desi Angriani • 05 Desember 2019 07:40
Jakarta: Pemerintah menerbitkan aturan mengenai perdagangan elektronik atau e-commerce. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 itu, pedagang online diwajibkan memiliki izin usaha.
 
"Nanti kita akan evaluasi semuanya kalau berusaha di wilayah Indonesia harusnya punya izin usahanya. Prinsipnya itu," ujar Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Ia menjelaskan izin usaha tersebut berlaku bagi pelaku UMKM dalam negeri maupun pedagang online asing yang mengirimkan barang dari luar negeri. Mereka harus mematuhi ketentuan perizinan kegiatan usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) selama berjualan di wilayah Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Selama usaha yang ada di wilayah Indonesia mereka harus memiliki izin itu saja prinsipnya," ungkapnya.
 
Agus memastikan proses izin usaha tersebut dapat dilakukan secara online. Para pelaku usaha sudah diberikan kemudahan melalui Sistem OSS yang diluncurkan pemerintah. "Sudah ada mempermudah dunia udaha termasuk dalam perizinan," kata Agus.
 
Adapun aturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ini diharapkan dapat menertibkan perdagangan e-commerce yang selama ini tidak memiliki izin usaha. Di sisi lain, pemerintah akan memperoleh sumber penerimaan pajak baru dari sektor tersebut.
 
"Ini kan juga tidak baik untuk usaha kita. Ini kan tidak sehat kalau orang tidak punya izin berusaha," tukas dia.
 
Dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
 
Ditegaskan dalam PP ini, para pihak harus memperhatikan prinsip iktikad baik, kehati-hatian, transparansi, keterpercayaan, akuntabilitas, keseimbangan, serta adil dan sehat dalam melakukan PMSE. PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
PP ini berlaku kepada pelaku usaha luar negeri yang aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dapat berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah traffic atau pengakses.
 

(ABD)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif